Probolinggo, [17/03/25] – Wali Kota Probolinggo, dr. H.
Aminuddin, Sp.OG.,(K)., M.Kes., secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.
LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala
daerah kepada DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dalam laporan ini, Wali Kota memaparkan capaian pembangunan Kota Probolinggo
sepanjang tahun 2024 berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Prioritas Pembangunan Kota Probolinggo Dalam
pemaparannya, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan Kota Probolinggo
berlandaskan pada visi “Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo Lebih
Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan.”
Adapun misi pembangunan yang menjadi fokus utama pada
tahun 2024 adalah:
1.
Pembangunan
ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial, dengan penekanan pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2.
Penguatan
sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial, melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan
pengentasan kemiskinan.
3.
Pengembangan
infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, untuk mendukung pertumbuhan kota yang tertata dengan
baik.
4.
Peningkatan
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan.
Capaian Kinerja
Tahun 2024
Wali Kota melaporkan bahwa berbagai indikator
pembangunan Kota Probolinggo menunjukkan hasil yang cukup positif. Pertumbuhan
ekonomi tercatat sebesar 5,15%, meskipun mengalami sedikit perlambatan
dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,04%.
Dari aspek kesejahteraan masyarakat, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,93 menjadi 77,79, mencerminkan
peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Sementara
itu, persentase penduduk miskin menurun dari 6,48% menjadi 6,18%, menunjukkan
keberhasilan program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada sektor pelayanan publik, Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB) mengalami peningkatan signifikan dari 76,13 menjadi 85,85, yang
mencerminkan peningkatan kualitas layanan administrasi dan transparansi
pemerintah daerah.
Dalam bidang infrastruktur dan lingkungan hidup,
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami sedikit penurunan dari 61,69
menjadi 58,17, menandakan adanya tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan
di tengah pembangunan yang terus berkembang.
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Laporan keuangan daerah juga menjadi bagian penting
dalam LKPJ yang disampaikan Wali Kota. Sepanjang tahun 2024, Pendapatan Daerah
Kota Probolinggo mencapai Rp992,7 miliar, atau 102,96% dari target yang telah
ditetapkan. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar Rp206,34 miliar, dengan pajak daerah sebagai penyumbang terbesar
yang mencapai Rp63,36 miliar.
Di sisi lain, Belanja Daerah tercatat sebesar Rp1,03
triliun, dengan realisasi 94,50% dari total anggaran. Komponen terbesar dalam
belanja daerah adalah belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai,
barang dan jasa, serta hibah.
Wali Kota juga melaporkan bahwa penerimaan pembiayaan
daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencapai
Rp135,45 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung program pembangunan di
tahun 2025.
Prestasi Kota
Probolinggo Sepanjang Tahun 2024
Selain pencapaian dalam pembangunan, Kota Probolinggo
juga memperoleh berbagai penghargaan tingkat nasional sebagai bentuk apresiasi
terhadap kinerja pemerintah daerah. Beberapa penghargaan tersebut antara lain:
1.
Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,
sebagai bukti tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
2.
Piala
Adipura, atas keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
3.
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), yang menegaskan
komitmen pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
4.
Penghargaan di
bidang pendidikan, termasuk Medali
Emas OSN Sains dan Juara I MTQ Korpri Tingkat Nasional.
5. Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) Award,
yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
6.
Innovative
Government Award, sebagai apresiasi
atas inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Harapan dan Rencana
Ke Depan
Menutup penyampaian LKPJ, Wali Kota menyampaikan
apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, DPRD, serta aparatur pemerintah
daerah yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan Kota Probolinggo
yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan semakin
kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian, perubahan iklim, dan
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu,
Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia
usaha, dan masyarakat dalam membangun Kota Probolinggo yang lebih maju dan
sejahtera.
“Pembangunan yang kita jalankan ini bukan hanya untuk
saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan semangat kebersamaan dan
kerja keras, saya yakin kita dapat membawa Kota Probolinggo ke arah yang lebih
baik lagi,” ujar Wali Kota dalam pidatonya.
Peran ASN dalam
Pembangunan Kota Probolinggo
Dalam pidatonya, Wali Kota menyoroti bahwa
keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran ASN sebagai ujung
tombak dalam pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, berbagai upaya
telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, antara
lain:
- Peningkatan
Indeks Reformasi Birokrasi dari 76,13
menjadi 85,85, yang mencerminkan perbaikan dalam sistem kerja
pemerintahan, digitalisasi pelayanan, dan transparansi birokrasi.
- Peningkatan
kapasitas dan kompetensi ASN
melalui pelatihan serta pendidikan formal maupun nonformal.
- Penerapan sistem
meritokrasi, di mana promosi dan
pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan
faktor lain seperti kedekatan politik.
- Digitalisasi
layanan pemerintahan dengan
memperkuat sistem e-Government untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi pelayanan publik.
- Peningkatan
kesejahteraan ASN, termasuk optimalisasi
tunjangan kinerja dan insentif berbasis capaian kerja.
Komitmen Pemerintah
terhadap ASN yang Profesional dan Berintegritas
Wali Kota juga menekankan bahwa keberhasilan reformasi
birokrasi hanya dapat dicapai jika ASN bekerja dengan integritas,
profesionalisme, dan dedikasi tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah
terus melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN dan mendorong budaya kerja yang
lebih inovatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja ASN,
beberapa pegawai yang berprestasi juga mendapatkan penghargaan, baik di tingkat
daerah maupun nasional. Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah Juara
3 Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX, yang menunjukkan kualitas
SDM ASN Kota Probolinggo di tingkat nasional.
Harapan ke Depan
bagi ASN Kota Probolinggo
Menutup pembahasannya tentang ASN, Wali Kota
menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan kapasitas dan
kesejahteraan ASN agar semakin siap menghadapi tantangan dalam memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“ASN harus menjadi agen perubahan dalam birokrasi.
Reformasi birokrasi bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi harus
diwujudkan dalam kerja nyata dengan meningkatkan kualitas pelayanan, disiplin,
serta profesionalisme dalam setiap aspek tugasnya,” tegas Wali Kota dalam
pidatonya.
Rapat paripurna ini merupakan
bagian dari proses evaluasi tahunan, di mana DPRD akan memberikan rekomendasi
atas LKPJ yang telah disampaikan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan
pembangunan daerah di tahun-tahun berikutnya. (adip)
