PROBOLINGGO – Wakil Wali Kota Probolinggo, Hj. Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M.. menyampaikan
Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Probolinggo
terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna ini berlangsung pada Sabtu, 26 Juli 2025, di Gedung DPRD Kota
Probolinggo, dipimpin oleh Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, S.E.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota memaparkan
secara terperinci tanggapan dan penjelasan atas setiap saran dan pertanyaan
yang diajukan oleh masing-masing fraksi. Jawaban ini menggarisbawahi komitmen
Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien
untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanggapan atas Fraksi Partai Golongan Karya
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 telah
mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, dengan beberapa
prioritas utama. Prioritas tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan
penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas nasional seperti Makan
Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, inisiasi koperasi merah putih, serta dukungan
terhadap pelayanan Posyandu 6 bidang SPM. Selain itu, anggaran juga akan
mendanai program strategis untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah
terpilih, sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2025-2029.
Terkait isu pemindahan CFD dan PKL Pasar Minggu, Wakil Wali Kota
mengklarifikasi bahwa rencana awal di Jalan Dr. Sutomo dialihkan ke Jalan
Suroyo karena mempertimbangkan jumlah PKL (sekitar 500 PKL) yang membutuhkan
tempat lebih luas. Sementara itu, PKL Alun-Alun akan direlokasi ke tiga tempat:
GOR A. Yani, Jalan Ikan Cucut Kelurahan Mayangan, dan Jalan Ikan Paus Kelurahan
Mayangan.
Pembiayaan untuk relokasi tersebut dialokasikan pada beberapa dinas.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mendapat tambahan
anggaran Rp. 337.500.000 untuk pengadaan 75 unit tenda kerucut di Jalan Ikan
Cucut dan Ikan Paus. Dinas Perhubungan mengalokasikan Rp. 60.000.000 untuk
instalasi listrik di GOR A. Yani. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
mengalokasikan Rp. 100.000.000 untuk pemeliharaan toilet dan pengecatan gedung,
serta tambahan Rp. 400.000.000 untuk pembangunan toilet, pagar, konstruksi,
tandon air, portal parkir, dan pengadaan pompa air serta CCTV. Dinas Pekerjaan
Umum mengalokasikan Rp. 300.000.000 untuk pembangunan jalan tembus dari museum
ke GOR A. Yani, saluran air bersih, drainase, dan tambal sulam paving.
Mengenai bantuan stimulus peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DKUP) menganggarkan Rp841.000.000 pada tahun
2025. Anggaran ini terdiri dari Rp783.500.000 melalui Pokir untuk 318 pelaku
usaha dan Rp57.500.000 melalui Musrenbang untuk 20 pelaku usaha. Progresnya
saat ini sudah tahap survei verifikasi lapangan, dengan penyerahan bantuan
direncanakan pada November 2025.
Tambahan anggaran untuk kelurahan dalam perubahan APBD
2025 dimaksudkan untuk perawatan bangunan kantor agar lebih representatif dalam
pelayanan masyarakat dan mendukung prioritas "Probolinggo Bersolek".
Realisasi honor kader posyandu balita dan lansia telah dianggarkan di Dinas
Kesehatan, PPKB Kota Probolinggo. Proses realisasi masih menunggu petunjuk dari
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Tanggapan atas Fraksi Partai NasDem
Terkait guru di sekolah negeri yang tidak memiliki Dapodik, Wakil Wali
Kota menjelaskan bahwa pemenuhan guru di Kota Probolinggo sejak 2021 hingga
2024 dipenuhi dari Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Guru ASN PPPK, dengan total
446 guru PPPK tersebar di SD dan SMP Negeri. Hanya 1 GTT yang tidak dapat
mengikuti seleksi PPPK 2025 karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Upaya
pemenuhan kebutuhan guru di masa depan mencakup pengusulan formasi CASN Jabatan
Guru, redistribusi guru dari lembaga swasta ke negeri, penyesuaian Jabatan
Fungsional Pengawas, Penilik, dan Pamong Belajar ke Jabatan Fungsional Guru,
serta pengangkatan pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana yang memiliki
kualifikasi keguruan menjadi pejabat fungsional guru. Saat ini, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo sedang merekap data pendidik untuk
memperbarui analisis kebutuhan guru. Jumlah total guru/pendidik di Kota
Probolinggo sampai tahun 2025 adalah 2.185 orang, mencakup jenjang PAUD, SD,
SMP, dan PKBM, dengan rincian terlampir.
Mengenai program Adiwiyata, pada tahun 2025 akan diberikan reward
berupa Alat Pengolahan Sampah (Komposter POC) untuk 10 sekolah terbaik peraih
Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota. Pada tahun 2026, akan dianggarkan tempat
sampah terpilah. Untuk penghargaan tingkat Nasional dan Mandiri, regulasi
pemberian reward masih dalam proses penyusunan.
Terkait sarana dan prasarana layanan administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wakil Wali Kota
menjelaskan bahwa dari 6 unit printer KTP-el, 2 unit masih dalam perbaikan dan
2 unit lainnya memerlukan perbaikan. Dari 4 unit printer KIA, 2 unit memerlukan
perbaikan dan 2 unit baru belum diuji coba sejak 2022. Ruangan arsip akta
pencatatan sipil juga terbatas. Untuk mengatasi ini, telah dialokasikan
anggaran Rp.145.000.000 untuk pengadaan dan pemeliharaan printer serta
penambahan ruang arsip.
Tanggapan atas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa anggaran perbaikan sarana prasarana
tidak mengganggu program pengentasan kemiskinan, karena efisiensi belanja
terbesar berasal dari perjalanan dinas, bukan dari anggaran kemiskinan.
Penggunaan efisiensi anggaran tersebut dialokasikan untuk infrastruktur,
termasuk perbaikan sarana prasarana, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900/833/SJ.
Untuk pengadaan PPPK, pada tahun 2025 sudah dianggarkan untuk 121 formasi
yang lulus seleksi Tahap I dan Tahap II. Peserta yang tidak lulus dapat
dipertimbangkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu,
namun pengangkatan menjadi Penuh Waktu masih menunggu kebijakan/petunjuk teknis
dari Pusat.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pegawai secara keseluruhan
sejalan dengan misi ke-2 yaitu "akselerasi penanganan masalah
kesejahteraan sosial dan pemajuan kebudayaan". Misi ini berfokus pada
pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat,
dengan program seperti inisiasi kartu Amanah, pos lansia, pembangunan jaringan
sambungan rumah, dan jamban untuk masyarakat.
Penggunaan hasil efisiensi anggaran untuk infrastruktur telah
diperuntukkan bagi peningkatan dan pemeliharaan jalan rutin sesuai prioritas.
Selain itu, Kota Probolinggo mendapatkan alokasi anggaran Rp40 miliar dari
Pemerintah Pusat atas
reward Hari Jalan Tahun 2024, yang akan
digunakan untuk meningkatkan kualitas Jalan Soekarno Hatta guna mendukung
"Probolinggo Bersolek".
Terkait pemeliharaan Bundaran Gladak Serang, Dinas
Lingkungan Hidup telah mengalokasikan penambahan anggaran untuk lampu
penerangan dan akan melakukan pengecatan kembali area taman.
Tanggapan atas Fraksi Partai Gerakan Pembangunan Indonesia Raya
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 bertujuan untuk
mengoptimalkan anggaran yang tidak terserap, mengalokasikan anggaran kepada
program yang lebih prioritas, dan menggunakan sisa lebih anggaran untuk
mengurangi SILPA pada akhir tahun.
Mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, Pemerintah
Daerah telah dan akan melaksanakan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.
Upaya intensifikasi meliputi sosialisasi PBB, Opsen PKB, dan BBNKB; kerjasama
dengan Jaksa Pengacara Negara untuk pengawasan; operasi gabungan dengan Tim
Pembina SAMSAT; membuka layanan pajak daerah di kelurahan/kecamatan dan event
kota; sosialisasi retribusi pasar kepada pedagang; inovasi pembayaran e-parkir
dengan QRIS; serta pemberian keringanan pajak/retribusi dengan syarat dan
ketentuan tertentu. Upaya ekstensifikasi mencakup penambahan objek retribusi
baru, optimalisasi barang milik daerah, dan pemutakhiran data potensi riil
pajak/retribusi.
Pemerintah Daerah juga telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam
perencanaan perubahan APBD 2025, melalui pemenuhan kebutuhan urusan wajib dan
belanja prioritas nasional, serta program strategis RPJMD 2025-2029.
Terkait antrean operasi mata di RSUD Ar Rozy, Wakil Wali Kota menjelaskan
bahwa RSUD Ar Rozy adalah Rumah Sakit Kelas C. Anggaran pengadaan alat
kesehatan (alkes) pada tahun 2025 dialokasikan untuk layanan yang sudah
beroperasi serta alkes jantung, saraf, dan bedah ortopedi, mengingat prioritas
pada kasus kegawatdaruratan dan kerja sama dengan BPJS
Kesehatan/Ketenagakerjaan.
Mengenai ruang operasi RSUD Ar Rozy, saat ini hanya 1 dari 2 ruang
operasi yang berfungsi. Pada P-APBD TA 2025, direncanakan peningkatan ruang
operasi minor melalui anggaran BLUD. Untuk jangka panjang, akan dikaji
Pembangunan Instalasi Bedah Sentral di Lantai 4 sesuai masterplan melalui skema
Kerjasama Operasional (KSO).
Terkait relokasi Puskesmas Sukabumi dan Kanigaran,
Dinas Kesehatan PPKB telah mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus
Fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026. Persyaratan usulan relokasi
meliputi ketersediaan dokumen masterplan, lahan aset milik Pemerintah Kota, dan
perhitungan biaya. Dinas Kesehatan PPKB telah mengusulkan pemenuhan anggaran
untuk dokumen masterplan pada P-APBD 2025.
Tanggapan atas Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa penyusunan APBD dilakukan sesuai
kebutuhan, tidak bertentangan dengan peraturan, berpedoman pada kebijakan umum
APBD dan RKPD, disusun tepat waktu, menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran
daerah, berfungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi, serta dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, partisipatif, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat untuk
masyarakat.
Pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi
perkembangan tidak sesuai asumsi KUA; pergeseran anggaran antar organisasi,
program, kegiatan, dan jenis belanja; penggunaan SILPA tahun sebelumnya;
keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sesuai Permendagri RI Nomor 77
Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk SILPA, penjelasannya telah
disampaikan pada jawaban Fraksi PKS Nomor B.3. Keadaan darurat dan luar biasa
tidak dialami selama APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan
berakhirnya penyampaian jawaban eksekutif ini, seluruh rangkaian acara Rapat
Paripurna Dewan ditutup. Diharapkan jawaban dan penjelasan yang disampaikan
oleh Wakil Wali Kota dapat menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya untuk
tercapainya APBD Perubahan yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kota
Probolinggo.(rfqy)
