Rapat Paripurna DPRD: Fraksi Sampaikan Pemandangan Umum sebagai Respons atas Nota Keuangan Pemkot

PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo pada Rabu, 23 Juli 2025, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD.

Rapat Paripurna dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat setelah menginformasikan kehadiran anggota DPRD. Agenda utama rapat adalah menelaah dan memberikan masukan terhadap nota keuangan yang disampaikan oleh Wali Kota Probolinggo sebelumnya. Berbagai fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, menyoroti sejumlah aspek penting dalam perubahan APBD, mulai dari skala prioritas pembangunan, efektivitas anggaran, hingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar Soroti Prioritas Pembangunan dan Isu UMKM Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H. Amir Mahmud SH, dalam pandangannya meminta penjelasan detail mengenai skala prioritas pembangunan dalam perubahan APBD 2025 dan apakah program-program tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Fraksi Golkar juga mempertanyakan perkembangan dan pembiayaan rencana pemindahan CFD dan PKL di alun-alun ke Jl. dr. Sutomo, serta revitalisasi GOR A. Yani untuk menampung PKL. Selain itu, realisasi bantuan peralatan UMKM untuk APBD 2025 dan tambahan anggaran untuk kelurahan juga menjadi fokus pertanyaan. Isu honorarium kader posyandu triwulan kedua dan honorarium posyandu lansia turut disuarakan, mencerminkan perhatian fraksi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Gabungan Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (GEMBIRA) Tekankan Efisiensi dan Pelayanan Kesehatan Juru Bicara Fraksi GEMBIRA, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd, menyoroti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perubahan APBD 2025. Fraksi ini juga mempertanyakan peran pemerintah dalam mengatasi rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pertimbangan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan APBD. Dalam bidang kesehatan, Fraksi GEMBIRA mengusulkan pengadaan alat kesehatan operasi mata untuk Rumah Sakit Ar Rozy guna mengatasi antrean operasi mata yang panjang (5-6 bulan) dan menyarankan perbaikan ruang operasi. Relokasi Puskesmas Sukabumi dan Kanigaran juga diusulkan karena kepadatan lalu lintas dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tinjau Pengelolaan Keuangan Daerah Fraksi PKB, melalui juru bicaranya H. Eko Purwanto, S.AP, mengapresiasi penetapan Raperda tentang perubahan APBD yang telah melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur. Fraksi ini menyoroti kebijakan anggaran defisit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik agar realisasi belanja tidak rendah dan tidak menghasilkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang lebih besar lagi. PKB juga meminta penjelasan mengenai kiat-kiat agar pelaksanaan APBD Perubahan berjalan tertib dan tepat guna, pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Fraksi ini juga meminta penjelasan terkait keadaan darurat dan luar biasa yang dapat menyebabkan perubahan APBD secara signifikan.

Fraksi PDI Perjuangan Desak Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Pegawai Supriyanto, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan respon positif terhadap pergeseran anggaran sesuai konstitusi, namun memberikan kritik konstruktif. Fraksi ini mempertanyakan apakah anggaran perbaikan sarana prasarana tidak mengganggu program pengentasan kemiskinan dan apakah anggaran untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2025 sudah disiapkan untuk pengangkatan bertahap 200 P3K penuh waktu. PDI Perjuangan juga menegaskan dukungan terhadap kebijakan kepala daerah yang berpihak pada rakyat kecil, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pegawai secara keseluruhan, menjadi perhatian. Fraksi ini menyarankan agar pergeseran anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah. Mereka juga menanyakan langkah pemerintah daerah terkait kondisi bundaran Gladak Serang yang terlihat kusam.

Fraksi Partai Nasdem Pertanyakan Kebijakan Guru dan Sarana Dukcapil Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Ellyas Aditiawan, S.I.Kom, mengangkat isu guru sekolah negeri di Kota Probolinggo yang tidak memiliki Dapodik dan menanyakan arah kebijakan pemerintah kota terkait hal tersebut. Fraksi Nasdem juga meminta rincian jumlah guru di seluruh sekolah di Kota Probolinggo. Terkait evaluasi Adiwiyata yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, fraksi ini menanyakan mengapa tidak ada penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Selain itu, Fraksi Nasdem menyoroti kurangnya sarana memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), seperti printer yang kurang dan belum maksimalnya perlindungan dokumen.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tekankan Konsistensi RPJMD dan Transparansi Juru Bicara Fraksi PKS, Dasno, mengapresiasi nota keuangan Wali Kota Probolinggo dan menyatakan bahwa perubahan APBD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. PKS meminta penjelasan rinci mengenai faktor-faktor determinan perubahan APBD, khususnya pada sektor pendapatan daerah dan belanja strategis. Fraksi ini menekankan pentingnya konsistensi perubahan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan perubahan APBD juga menjadi perhatian utama Fraksi PKS. Mereka juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan atau penurunan signifikan pada jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertentu, strategi peningkatan PAD non-retribusi yang kreatif dan inovatif, program prioritas yang mengalami perubahan alokasi signifikan, sejauh mana belanja langsung diarahkan untuk pelayanan dasar masyarakat, serta perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, khususnya penggunaan SILPA tahun sebelumnya.

Dengan disampaikannya pandangan umum dari masing-masing fraksi, diharapkan jawaban dari Wali Kota Probolinggo dapat memberikan kejelasan dan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Rapat Paripurna ini ditutup oleh Pimpinan Rapat setelah seluruh fraksi selesai menyampaikan pandangannya.(rfqy)