DPRD Kota Probolinggo Belum Setujui Hibah Tanah Pemkot untuk PCNU

PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 24 Agustus 2026, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Probolinggo, sekaligus penandatanganan Keputusan DPRD tentang Jawaban DPRD atas permohonan tersebut. Hasilnya, DPRD menyatakan belum dapat memberikan persetujuan atas permohonan hibah dimaksud.

Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Probolinggo ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, S.E. dan dihadiri langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, jajaran pimpinan dan anggota dewan, Sekretaris Daerah beserta para Asisten dan Staf Ahli, serta seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah. Pembahasan bermula dari surat Wali Kota Probolinggo Nomor 000.4.3.2/354/425.001/2026 tanggal 29 Mei 2026 perihal permohonan persetujuan hibah tanah untuk PCNU Kota Probolinggo. Merujuk Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan mensyaratkan persetujuan DPRD, sehingga Badan Musyawarah membentuk Pansus beranggotakan sepuluh orang perwakilan fraksi untuk mendalami usulan tersebut.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Muchlas Kurniawan, S.H., M.H. memaparkan bahwa permohonan hibah bermula dari surat PCNU Kota Probolinggo tanggal 30 Januari 2025, yang ditindaklanjuti Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) pada Desember 2025. Pada Maret 2026, Pj. Sekretaris Daerah menawarkan skema hibah dengan pola saling menghibahkan aset, yang direspons PCNU dengan kesediaan turut menghibahkan tanah wakaf dan bangunan kantornya di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, seluas 356 m². Objek yang diusulkan Pemkot untuk dihibahkan adalah tanah sawah irigasi seluas 1.875 m² di Jalan Mastrip, Kelurahan Jrebeng Wetan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai NIBEL 12.08000007439.0.

Setelah menggelar rapat kerja bersama Perangkat Daerah dan pendampingan Tenaga Ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada 05 Agustus 2026, serta rapat internal pada 12 dan 15 Agustus 2026, Pansus menyimpulkan belum dapat memberikan persetujuan. Pertama, pola saling menghibahkan aset dinilai berpotensi menyerupai mekanisme tukar-menukar yang dibungkus dalam bentuk hibah, mengingat mekanisme tukar-menukar mewajibkan penilaian (appraisal) agar nilai aset setara, sementara skema hibah tidak mensyaratkan hal tersebut sehingga berisiko menimbulkan kerugian daerah. Kedua, status Sertifikat Hak Pakai atas tanah milik Pemkot yang akan dihibahkan perlu dikaji ulang aspek yuridisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Ketiga, status tanah wakaf dan bangunan kantor PCNU yang rencananya turut dihibahkan ke Pemkot juga dinilai memerlukan kajian administratif dan yuridis mendalam, mengingat Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada prinsipnya melarang harta wakaf dihibahkan, ditukar, atau dialihkan, kecuali melalui mekanisme pengecualian yang memerlukan izin tertulis Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Setelah laporan Pansus dibacakan, seluruh Anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju atas kesimpulan tersebut. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD, yang juga disetujui secara aklamasi melalui ketukan palu pimpinan rapat. Kesimpulan Pansus selanjutnya dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 000.4.3.2/13/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026 tentang Jawaban DPRD atas Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada PCNU Kota Probolinggo, yang menetapkan bahwa DPRD belum dapat memberikan persetujuan dan meminta Wali Kota menindaklanjuti catatan-catatan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatanganan Keputusan DPRD beserta Berita Acara Penyampaiannya dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo dan Pimpinan DPRD di hadapan seluruh peserta rapat paripurna. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan tersebut, sesuai Pasal 68 ayat (7) Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, masa tugas Pansus Hibah Tanah dinyatakan selesai dan keanggotaannya resmi dibubarkan. Pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap poin-poin dalam Keputusan DPRD ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menata kembali pengelolaan Barang Milik Daerah ke depan, guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum..(adip)