Probolinggo—Setelah paripurna penyampaian pemandangan umum (PU) Fraksi terkait pembahasan 2 raperda Tahun 2016. Kini giliran eksekutif menyampaikan tanggapannya yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda acara penyampaian jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi tentang pembahasan 2 raperda Tahun 2016 yang digelar Rabu (20/7).
Rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo dengan didampingi 2 Wakil Ketua DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.
Pembacaan jawaban Kepala Daerah terhadap PU Fraksi-Fraksi dibacakan oelh Wakil Walikota Probolinggo, HM. Suhadak.  Dalam penyampaian jawaban Kepala Daetah tersebut disampaikan bahwa usulan, saran dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi akan selalu dipertimbangkan secara matang. Hal ini untuk memaksimalkan nilai anggaran yang dikeluarkan.
Saran dan masukan dari Fraksi PKB yang mendapat giliran pertama dalam penyampaian jawaban Kepala Daerah terhadap PU Fraksi-Fraksi tentang pembahasan 2 raperda  Tahun 2016. Menurutnya anggaran alokasi Pilkada KPU telah mengajukan anggaran sebesar Rp. 10,3 miliar dan belum termasuk biaya pengamanan dan anggaran panwas. Untuk raperda CSR, Pemerintah Kota Probolinggo membuat raperda CSR agar memiliki payung hukum atas pelaksanaan CSR BUMN dan perusahaan.
Kemudian di akhir Wawali menanggapi PU dari Fraksi Partai Golkar yang menjelaskan bahwa dalam pengalokasian dana cadangan Pilkada nanti diharapkan KPU menghitung dengan cermat semua kebutuhan dengan menggunakan prinsip anggaran yang efektif dan efisien, agar terhindar dari unsur KKN. Dana cadangan tersebut tidak digunakan untuk biaya program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
Sedangkan raperda CSR adalah membagi beban dan tanggung jawab pembangunan dengan perusahaan sehingga pelaksanaan CSR diharapkan tidak pragmatis dan asal-asalan. (md)
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.