Probolinggo—Walikota Probolinggo Hj. Rukmini menyampaikan nota penjelasan tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2016 pada rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo, Jumat (18/8) di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo.

            Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota penjelasan Walikota Probolinggo tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2016 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur didampingi para Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan serta anggota DPRD, Kepala OPD, FKPD dan insan pers.

            LPP APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan dalam periode satu tahun anggaran tahun 2016. Selain itu laporan ini merupakan laporan tahun ketiga kepemimpinan Walikota Probolinggo Hj. Rukmini untuk periode tahun 2014-2019.

            Dalam penyampaiannya, Walikota Probolinggo mengatakan bahwa APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016 mengalami defisit sebesar Rp 294.537.753,55 terealisasi defisit sebesar Rp 25.582.363.968,40 atau sebesar 8,69 persen. Untuk menutupi defisit APBD Tahun Anggaran 2016 yakni melalui upaya menyediakan dana sebesar Rp 294.537.753.322,55 yang berasal dari surplus pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 297.037.753.322,55.

            Sedangkan realisasi penerimaan daerah di tahun 2016 diproyeksikan seratus persen. “Tahun Anggaran 2016 yang semula diproyeksikan defisit sebesar Rp 294.537.753.322,55 dan realisasi defisit sebesar Rp 25.582.363.968,40. Defisit tersebut menggunakan SILPA Tahun Anggaran 2015,” tandasnya.

            Selain itu realisasi pendapatan daerah dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pendekatan kinerja, sumber pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. “Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 834.622.437.448 terealisasi sebesar Rp 886.186.420.396,52 atau sebesar 106,8 persen,”kata Rukmini.

            Sementara itu di Tahun Anggaran 2016 realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam, dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) serta dana penyesuaian transfer Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp 649.218.708.988 terealisasi sebesar Rp 678.661.726.960 atau sebesar 104,54 persen.

            “Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp 35.000.760.241 terealisasi sebesar Rp 36.000.217.538 atau sebesar 101,28 persen,”ujar Rukmini.

            Di akhir penyampaian nota penjelasan, Walikota Probolinggo Hj Rukmini meminta kepada DPRD agar memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan raperda pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 ini serta agar kedepan dapat menjadi lebih baik lagi. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.