Probolinggo— Setelah Fraksi-Fraksi DPRD Kota Probolinggo menyampaikan pemandangan umum (PU) terhadap pembahasan 3 raperda Kota Probolinggo pada masa sidang III Tahun 2016, Sabtu (13/8) lalu, kini giliran eksekutif menyampaikan penjelasan atas PU Fraksi-Fraksi tersebut.
Penjelasan eksekutif ini disampaikan oleh Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini dalam rapat paripurna DPRD, Senin (15/8). Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Walikota terhadap PU Fraksi-Fraksi mengenai 3 raperda Kota Probolinggo, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, SH.
Dalam kesempatan tersebut, di awal Walikota Probolinggo menanggapi PU yang datang dari Fraksi Partai Nasdem. Pertama mengenai raperda tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo, sebagaimana diketahui dalam Pasal 15 huruf ‘C’ bahwa dengan berlakunya Perda ini nantinya maka Perda Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang organisasi perangkat daerah akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena substansi kedua Perda tersebut adalah sama, maka semestinya raperda ini adalah merupakan raperda perubahan dan tidak memerlukan naskah akademik. Usulan raperda mengalami banyak perubahan meliputi, tipelogi kelembagaan perangkat daerah, jabatan perangkat daerah, terdapat susunan organisasi perangkat daerah saja, dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Demikian juga untuk huruf ‘B’ dalam Pasal 15 raperda tersebut, bahwa dengan berlakunya Perda ini nantinya maka Perda Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan KORPRI Kota Probolinggo juga akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semestinya hal ini tidak perlu dilakukan, karena organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan KORPRI Kota Probolinggo masih tetap diperlukan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, tidak terdapat klausul yang mengamanatkan dibentuk organisasi perangkat daerah KORPRI ataupun dibentuk organisasi perangkat lainnya. Namun berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 45 yang menyebutkan, “Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah”. sehingga kedepan keberadaan Sekretariat Dewan KORPRI nantinya akan menjadi tugas dan fungsi tambahan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Kemudian pada Pasal 124 ayat (2) PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah memeang disebutkan bahwa Perda pembentukan perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat dan kepala unit kerja pada perangkat daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. Sehingga memang lebih baik apabila raperda ini segera diselesaikan.
Kedua mengenai raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo. Dalam raperda Kota Probolinggo tentang perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo Bab IV tentang eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana BPBD Pasal 10 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja BPBD Pasal 18 dan Pasal 23 ayat (3), (4), dan (5) dapat dijelaskan bahwa sudah sesuai dengan Permendagri sebagaimana dimaksud. Ketiga, terkait raperda tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum. Pada bagian “mengingat” sebagai dasar hukum terdapat kekhilafan bahwa dalam nomor 15 terdapat Peraturan Pemerintah yang telah dicabut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah yang telah diganti. Untuk itu bagian tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menjelaskan bahwa penyusunan raperda tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dilaksanakan oleh BLH bekerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, dimana pelaksanaannya dilakukan di Tahun 2015. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. Sehingga pada saat pembuatan raperda Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 masih berlaku, akan tetapi menjadi koreksi dalam pembahasan panitia khusus.
Kemudian giliran Fraksi PKB yang mendapat tanggapan dari Walikota Probolinggo terkait raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebanyak 33 SKPD sedangkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jumlah SKPD sebanyak 30 SKPD sehingga dapat dikatakan ramping; (2) jumlah pejabat struktural yang memasuki masa pensiun dalam Tahun 2017 adalah 40 orang dan tahun 2018 adalah 38 orang; (3) terkait dengan Perda tentang Satpol PP dijelaskan bahwa pencabutan Perda Satpol PP adalah adanya perubahan dasar hukum untuk diperbaharui kembali sesuai dengan urusan dan rumpun urusan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sehingga keberadaan perangkat daerah Satpol PP sebagai lembaga penegak Perda masih eksistensi ditambah dengan adanya fungsi kebakaran; (4) Perda tentang KORPRI dapat dijelaskan bahwa keberadaan Sekretariat KORPRI sebagai bagian dari perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Sekretariat KORPRI tidak masuk dalam klausul perangkat daerah. Sehingga untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi KORPRI akan dialihkan pada BKD sebagai tugas dan fungsi tambahan.
Terkait raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo, yaitu (1) terhadap Peraturan Mendagri mengenai sub urusan bencana dijelaskan bahwa Peraturan Menteri dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 ayat (2) masih belum ada, akan tetapi untuk sementara daerah tetap mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 46 Tahun 2008 sampai Peraturan Menteri yang baru diterbitkan; (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 urusan kebakaran menjadi urusan ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satpol PP. sehingga pembentukan UPT tidak dimungkinkan karena UPT dapat dibentuk dalam suatu dinas atau badan.
Selanjutnya mengenai raperda tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum yaitu (1) tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama ini dalam mengatasi pemasangan LPJU liar adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak akibat pemasangan lampu liar yang tidak sesuai dengan standar teknis dan mengadakan penertiban terhadap lampu penerangan jalan umum liar yang tidak sesuai dengan standar yang dapat membahayakan masyarakat sekitar; (2) terkait LPJU liar ditengarai terdapat indikasi perbuatan pidana pencurian listrik dimana dugaan perbuatan pidana merupakan kewenangan dari institusi penegak hukum; (3) mengenai Perda tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disampaikan bahwa Perdanya sudah ada yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara kelembagaan tidak ada, namun sebagian dari personil Satpol PP sudah memenuhi kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); (4) dalam raperda tentang penyelenggaraan PJU umum belum tergambar secara spesifik tujuan akhir yang ingin dicapai, namun gambaran tujuan tersebut ada di dalam naskah akademik yaitu untuk menyediakan sarana penunjang fungsi jalan yang mewujudkan keamanan, keselamatan dan keindahan sehingga pemasangan penerangan jalan umum harus dikoordinasikan.
Setelah Fraksi PKB kini giliran Fraksi PDIP yang mendapat tanggapan dari Walikota Probolinggo terkait raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu (1) bahwa perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan sebagai implementasinya pemerintah mengatur perangkat daerah yang akan melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; (2) mengenai Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa Perda pembentukan perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa jika Perda tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak PP diundangkan, maka akan berimplikasi pada penyusunan APBD Tahun 2017 yang sudah harus mengalokasikan anggaran terhadap urusan-urusan yang dialihkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau sebaliknya urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak akan berdampak hukum terhadap pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) terkait dengan kewenangan sub urusan bencana yang menjadi tarik ulur antara BNPB dengan Kementrian Dalam Negeri, urusan pemerintahan umum (bidang kesatuan bangsa oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 122 PP Nomor 18 Tahun 2016; (4) mengenai raperda tentang perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo terletak hanya pada bab IV Pasal 10 yang terkait ketentuan tentang eselon IV-A; (5) terkait dalam nota penjelasan Walikota Probolinggo disebutkan bahwa dari sekitar 11.866 titik lampu penerangan yang ada di Kota Probolinggo sekitar 9.028 titik atau 76,08%  lampu penerangan jalan tidak berijin/liar sehingga inilah yang dianggap membebani Pemerintah Daerah. Dalam proses perijinan PJU diharapkan masyarakat atau Lembaga mengajukan permohonan ijin pemasangan lampu PJU kepada Walikota melalui BLH yang sebelumnya telah diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi teknis dan administrasi oleh BLH telah memenuhi persyaratan maka izin dapat diberikan; (6) mengenai Perda tentang penyelenggaraan PJU apabila sudah berjalan, langkah-langkah yang dapat dilakukan BLH yaitu mengadakan meterisasi secara bertahap terhadap lokasi yang dianggap layak dan menertibkan lampu-lampu yang tidak sesuai dengan standar teknis pemasangan lampu meliputi jarak titik lampu, jenis kabel, jenis lampu dan sebagainya; (7) besarnya beban biaya listrik yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk PJU tidak mutlak disebabkan oleh banyaknya pemasangan yang tidak berijin tetapi bisa juga karena permasalahan teknis yaitu penggunaan alat listrik atau lampu yang tidak hemat energi; (8) besaran atau tipelogi perangkat daerah ditentukan dua variable yaitu variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, sedangkan variabel teknis terdiri dari beban kerja teknis dari masing-masing urusan pemerintahan.
Fraksi Partai Golkar mendapat penjelasan dari Walikota Probolinggo yaitu, (1) penerimaan pajak penerangan jalan umum adalah pajak yang dikenakan pada masyarakat, perusahaan, perkantoran yang menggunakan tenaga listrik dari PLN, pemasangan lampu penerangan jalan umum yang dilakukan oleh masyarakat tidak dikenakan beban pajak; (2) terkait raperda tentang penyelenggaraan PJU pada bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 6 dan 8 yang mendefinisikan tentang Kecamatan dan Desa supaya dikoreksi/dihapus, telah dijelaskan pada Nomor 2; (3) mengenai Pasal 12 ayat (2) dapat dijelaskan dengan adanya lampu PJU swadaya masyarakat sejumlah 9.028 kepdepan akan diupayakan dimeterisasi secara betahap; (4) terkait raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Pasal 4 ayat (2) dapat dijelaskan bahwa Kecamatan telah ditetapkan dalam tipelogi A dan B; (5) dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya dapat dijelaskan bahwa pengaturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dalam Pasal 4. Susunan organisasi perangkat daerah akan disesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang ada di Raperda dalam Pasal 3; (6) Pada Pasal 10 dapat dijelaskan bahwa keberadaan staf ahli Walikota dan Asisten tidak ada kerancuan; (7) mengenai raperda tentang perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 117 PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa BPBD pembentukannya masih didasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Oleh karena itu BPBD tidak masuk dalam perangkat daerah yang diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2016. Dalam Raperda ini BPBD yang diubah hanya eseloneringnya karena disesuaikan dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008.
Selanjutnya adalah tanggapan Walikota Probolinggo atas masukan dan saran dari Fraksi PPP, yaitu (1) terkait Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Probolinggo dapat dijelaskan bahwa pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan telah diseusikan dengan perumpunan urusan dan tipelogi besaran urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PP Nomor 18 tahun 2016; (2) menanggapi pertanyaan bahwa BPBD belum diperlukan karena Kota Probolinggo bukan daerah yang rutin terkena bencana sehingga berdampak pada anggaran BPBD, dapat dijelaskan abhwa sebagaimana diatur dalam Pasal 117 PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa pembentukan BPBD masih diatur dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008; (3) Data pemasangan lampu PJU oleh masyarakat tanpa ijin mencapai 9.028 berdasarkan hasil validasi PJU yang telah dilaksanakan oleh BLH bekerjasama dengan rekanan pada tahun 2012 dan 2014.
Terakhir adalah masukan dan saran dari Fraksi GeDe mendapat tanggapan dari Walikota Probolinggo yaitu (1) tentang 3 raperda yang diajukan sudah didahului dengan naskah akademik yang dibuat oleh tim kelembagaan Kota Probolinggo. Sedangkan raperda tentang PJU dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya; (2) mengenai raperda tentang penyelenggaraan PJU, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah melakukan kajian raperda PJU oleh perguruan tinggi, mengadakan sosialisasi melalui uji public kepada masyarakat dan lembaga terkait, dan pembentukan tim operasi pencurian arus listrik. Target Pemkot Probolinggo tentang penyelenggaraan PJU yaitu melaksanakan penyelenggaraan PJU sesuai dengan amanat Perda penyelenggaraan PJU yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) selanjutnya mengenai raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dasar acuan dalam setiap proses pembentukan kelembagaan harus mengikuti prinsip “structure follows function”. Dapat dijelaskan bahwa komponen yang terlibat dalam perumusan kebijakan khususnya dalam penyusunan perangkat daerah meliputi Kemendagri, Kementrian terkait, Biro Organisasi Provinsi Jatim, Bagian Pemerintahan dalam pengalihan personil, pendanaan dan sarana prasarana yang dilimpahkan, Inspektorat yang melaksanakan verifikasi data indicator kelembagaan per urusan serta SKPD terkait.
Diakhir penjelasannya Walikota Probolinggo menyampaikan harapannya tentang segala upaya dan karya ditujukan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Probolinggo. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.