Probolinggo—Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2015 resmi diserahkan Walikota Probolinggo kepada Pimpinan DPRD Kota Probolinggo dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (5/4) kemarin. Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, rapat paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur, SH didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Muchlas Kurniawan, SH.
Dari total 30 orang angota legislatif, hadir sejumlah 27 orang untuk mengikuti agenda itu. Sedangkan eksekutif dihadiri oleh Walikota Probolinggo, Sekda, Kepala SKPD, Camat, Lurah se Kota Probolinggo.
Penyampaian dokumen LKPJ dan nota penjelasan Walikota Probolinggo tentang LKPJ Walikota Probolinggo tahun 2015, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umujm pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Melalui rapat intern Badan Musyawarah dan rapat Badan Musyawarah dengan eksekutif pada tanggal 5 April 2016 menyetujui dan menerima bahwa Pembahasan LKPJ Walikota Probolinggo tahun 2015 dibahas oleh 3 Panitia Khusus (Pansus). Pansus I membidangi pemerintahan sebanyak 8 orang, Pansus II membidangi perekonomian dan keuangan sebanyak 8 orang dan Pansus III membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebanyak 11 orang.
Selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen LKPJ Walikota Probolinggo tahun 2015 kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo dan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen LKPJ oleh Walikota Probolinggo dan Pimpinan DPRD.
Dalam nota penjelasan itu juga dibahas kondisi Kota Probolinggo secara umum, mulai dari kondisi geografis, demografi dan kondisi ekonomi secara makro. Diantaranya perkembangan inflasi 2015 turun sebesar 2,11 persen. Turunnya inflasi pada tahun 2015 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
Secara agregat PDRB per kapita masyarakat Kota Probolinggo pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 34,93 juta dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp. 32,02 juta.
Sedangkan jumlah penduduk miskin hingga saat ini proses pendataan kemiskinan PPLS 2015 terus berlangsung. Dalam prosesnya akan dilakukan uji publik pada setiap RW, sehingga diharapkan keakurasian akan lebih tajam dan dalam penanganan kemiskinan akan lebih tepat sasaran. Untuk pengelolaan keuangan daerah,secara umum realisasi pendapatan daerah 2015 mencapai 101,97 persen. Jumlah itu melebihi target yang ditentukan. Sedangkan ditinjau dari kelompok belanja, realisasi belanja daerah 2015 menunjukkan komposisi yang lebih baik dibandingkan 2014.
Selanjutnya tujuh urusan pilihan lainnya yakni pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, industri perdagangan telah menyelesaikan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Diakhir penjelasan disebutkan pula semua prestasi yang diraih selama 2015. Tiga penghargaan tingkat nasional dan 19 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur telah diraih Kota Probolinggo.  (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.