TANGGAPI ADUAN MASYARAKAT

KOMISI II GELAR RDP TERKAIT PELAYANAN PDAM

Probolinggo—Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengaduan Hidayatur Rachman tentang pelayanan PDAM, Selasa (18/8) di ruang kerja Komisi II DPRD Kota Probolinggo.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Sibro Malisi didampingi beberapa anggota Komisi II juga dihadiri pejabat di lingkungan PDAM serta pelapor Hidayatur Rachman.

Hidayatur Rachman membuat pengaduan terkait pelayanan PDAM yang disinyalir dapat merugikan pelanggan PDAM yaitu sejak pandemi melanda, manajemen PDAM mengeluarkan kebijakan dengan tidak melakukan pembacaan meteran pada bulan Maret, April dan Mei 2020. Maka tagihan di bulan April, Mei dan Juni dilakukan dengan cara perhitungan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir lalu dibagi tiga. Kemudian di bulan Juli barulah dilakukan pembacaan meteran dengan penggunaan real air setiap m³. Sehingga dari sinilah ada yang mengalami kenaikan drastis karena PDAM sesuai dengan ketentuan menerapkan tarif progresif pada setiap penggunaan air. Pada setiap 0-10 m³, maka tarifnya akan berbeda dengan 15 m³. Maka bisa disimpulkan saat pembacaan meteran pada bulan Juli, maka akan ada pemakaian jumlah yang  tinggi sesuai dengan penggunaan selama tiga bulan terakhir karena pada bulan sebelumnya hanya berdasarkan rata-rata saja.

Mendengar hal tersebut, PDAM Kota Probolinggo menjelaskan sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 1984 dan Nomor 28.KPTS/1984 tentang pedoman organisasi, system akuntansi, teknik operasi dan pemeliharaan, teknik perawatan, struktur dan perhitungan biaya untuk menentukan tariff air minum, pelayanan air minum kepada langganan, pengelolaan air bersih ibukota, kecamatan dan pengelolaan kran umum air bersih bagi PDAM dan Badan Pengelolaan Air Minum, sebagaimana dalam bab V poin (3) dalam meter air tidak bisa membaca semestinya maka kebijakan perhitungan mater air didasarkan pada pertimbangan catatan pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir.

Kemudian ditengah pandemic wabah Covid-19, maka dijelaskan PDAM Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus memperhatikan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan program catat meter mandiri melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 08113339966. Masyarakat dapat memfoto stan meter air dan dikirim melalui whatsapp dengan mengetik nama dan nomor sambungan. Apabila pelanggan tidak mengirimkan foto stan meter maka pemakaian akan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir.

Terkait pengaduan tersebut, PDAM menjelaskan perhitungan meteran atas nama Hidayatur Rachman dikarenakan di bulan April meter air tidak terbaca, maka diambil rata-rata pemakaian bulan Januari sampai dengan Maret 2020 dibagi tiga sehingga total pemakaian tiga bulan terakhir sebesar 33 m³ dibagi tiga dengan biaya sebesar Rp. 29.100,-. Kemudian pemakaian di bulan Mei 2020 sebesar 9 m³ dengan biaya sebesar Rp. 27.000,-.  Bertepatan dengan lebaran di bulan Juli 2020, Direktur PDAM Kota Probolinggo menginstruksikan untuk tetap dilakukan pembacaan meterair di setiap pelanggan. Hal ini dikhawatirkan adanya lonjakan pemakaian karena masyarakat banyak yang berdiam diri di rumah. Sehingga perhitungan meter di bulan Juli sebesar 44 m³ dengan biaya sebesar Rp. 126.400 (plus biaya administrasi). Perhitungan ini ditetapkan karena pelanggan tidak menyetorkan data meter sebagaimana yang telah disosialisasikan oleh PDAM melalui program catat meter mandiri melalui whatsapp.

Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Komisi II DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan beberapa hal yaitu Pemerintah Daerah perlu memberikan stimulus kepada pelanggan PDAM agar ada insentif berupa tarif yang murah dan manajemen PDAM segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta melakukan langkah-langkah strategis dengan memberikan stimulasi berdasrkan analisa smeua aspek. (md)