Probolinggo— DPRD Kota Probolinggo kembali melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) sebagai bentuk peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo. Bimtek atau workshop ini memiliki tema tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) dan analisis evaluasi APBD tahun 2015, yang dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2016 di Guest House Universitas Brawijaya Malang.
Tujuan dari pelaksanaan bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka penyusunan rekomendasi LKPj serta memperkuat semangat pimpinan dan anggota DPRD dalam memahami pelaksanaan fungsi analisis evaluasi APBD sehingga hasil kajian positif dari pelaksanaan bimtek tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk diimplementasikan di Kota Probolinggo.
Nara sumber yang dihadirkan adalah dari kalangan akademisi universitas terkemuka di Kota Malang sehingga cukup kompeten dalam memberikan materi dalam bimtek ini. Selama 4 hari materi yang diberikan antara lain mengenai peningkatan kepribadian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nara sumber Prof. Dr. Maskuri, M.Si (Rektor UNISMA Malang) yang menyampaikan bahwa karakter nasional berperan sebagai”kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Kekuatan nasional tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Materi kedua adalah mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) oleh Drs. Ismail Amir,M.Si (Forum Indonesia Transparasi, Fitra) yang menyampaikan bahwa berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari LPPD kepada pemerintah, LKPj kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat. LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan kepada RKPD, yang bersifat tahunan dan akhir masa jabatan, disampaikan KDH kepada DPRD dan menghasilkan rekomendasi perbaikan. Terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran kinerja pemerintahan daerah yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Materi ketiga tentang optimalisasi peran dan fungsi budgetting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Dr. Muhammad Burhan, SE, MM (Staf Ahli Keuangan Universitas Merdeka Malang) yang menyampaikan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ada tiga macam yaitu rapat kerja, kunjungan kerja dan dengar pendapat. Dan terdapat 3 (tiga) jenis hak DPRD antara lain, Interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.
Keempat, materi mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun 2015 oleh Drs. Budi Antoro, MBA (Kepala Pusat pengembangan kompetensi fungsional dan teknis Kemendagri) yang menyampaikan bahwa struktur APBD terdiri dari; (a). Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaanya; (b). Belanja daerah, untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan urusan wajib berdasarkan SPM yang telah ditetapkan; (c). Pembiayaan daera, menutup defisit atau memanfaatkan surplus.
Materi terakhir mengenai analisis evaluasi APBD 2015 dan optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Drs. Budi Antoro, MBA (Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan teknis Kemendagri) yang menyampaikan bahwa penerimaan pembiayaan terdiri dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.
Hasil dari bimtek atau workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo dapat menjadi masukan dan diadopsi oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pedoman di tahun mendatang sehingga menjadi lebih baik. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.