Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo tahun 2013 akhirnya diserahkan oleh Bappeda kepada DPRD  Kota Probolinggo pada hari Jumat (14/3) lalu. Dengan telah diterimanya dokumen tersebut maka dapat segera dibahas bersama sebelum masa sidang pertama periode bulan Januari – April berakhir. Sebelum diterima dokumen LKPJ ini, DPRD Kota Probolinggo berencana mengirimkan surat resmi ke Pemerintah Kota Probolinggo untuk menanyakan kapan dokumen LKPJ tersebut akan dikirim.

Sedangkan untuk draft enam raperda yang dijadwalkan akan dibahas pada masa sidang pertama juga telah dikirim hari ini, Senin (17/3). Tetapi jumlah raperda yang akan dibahas tidak jadi 6 (enam) Raperda melainkan hanya 4 (empat) Raperda yakni, Raperda Pencabutan Perda Nomor 3/2009 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.

Untuk 2 (dua) Raperda yang tidak dimasukkan dalam pembahasan yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang belum dapat disampaikan dikarenakan masih memerlukan data informasi hasil Musrenbang dan konsultasi dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Raperda kedua yang tidak dibahas adalah Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing yang mengatur tentang pemanfaatan penerimaan retribusi dikarenakan hal tersebut tel;ah terakomodir dalam Pasal 55e dana Pasala 55i Raperda Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan.

Dengan demikian bisa dipastikan DPRD Kota Probolinggo dapat melaksanakan agenda pembahasan untuk menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.