Probolinggo – Raperda perubahan APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2016 akhirnya disetujui semua fraksi di DPRD setempat. Persetujuan tersebut  disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan penandatanganan raperda perubahan APBD TA 2016 di ruang sidang utama, Senin (10/10) malam.
Enam fraksi di DPRD Kota Probolinggo menyatakan setuju terhadap raperda perubahan APBD TA 2016 serta memberikan catatan yakni terkait optimalisasi serapan anggaran di sisa waktu tahun berjalan ini. DPRD Kota Probolinggo meminta pemerintah untuk bisa akselerasi program dan kegiatan namun tetap memperhatikan output dan outcomenya.
Dari enam fraksi, terlihat lima fraksi yang memberikan sorotan tajam dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan kepada eksekutif.
Fraksi Golkar dan Nasdem diantaranya yang menyarankan kepada eksekutif untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif dan efisien. Dengan disetujuinya perubahan anggaran maka eksekutif dituntut harus mampu menyerap maksimal sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Fraksi Golkar juga menyoroti terkait mutasi pejabat. Eksekutif diminta untuk betul-betul mempertimbangkan aspek profesionalitas, kapasitas, dan kapabilitas. Baperjakat harus mampu melihat SDM yang berkualitas untuk menduduki sebuah jabatan.
Fraksi gabungan Gerindra-Demokrat (GeDe) dalam pendapat akhir fraksi meminta eksekutif menyatukan kegiatan pemeliharaan taman pada satu pintu di dinas yang membidangi yaitu BLH. Karena selama ini taman-taman yang ada di pinggir jalan raya terlihat tidak terawatt, sehingga perlu diatasi dengan baik. Selain itu Fraksi GeDe juga meminta agar Pemkot Probolinggo memfungsikan kembali tempat pelelangan ikan (TPI). Karena TPI selama ini hanya sebatas sebagai tempat timbang dan bukan tempat lelang yang sesungguhnya.
Fraksi PKB dalam pendapat akhir fraksi menyampaikan terkait BOP dan BOSDA untuk sekolah swasta dan negeri. Fraksi PKB meminta supaya BOP dan BOSDA dicairkan paling akhir bulan November 2016.  
Fraksi PPP dalam pendapat akhir fraksi meminta kepada eksekutif untuk melakukan pendataan penduduk miskin di setiap kelurahan sehingga data yang dimiliki benar-benar akurat dan up date.
Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir terkait raperda perubahan APBD Kota Probolinggo TA 2016 yang telah disetujui akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.