Probolinggo — Setelah nelayan di beberapa daerah lainnya menolak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan soal larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat, kini giliran nelayan di Kota Probolinggo menggelar aksi damai penolakan peraturan tersebut, Senin (26/1).

 

Diperkirakan sekitar seribuan nelayan bergerak menuju kantor DPRD Kota Probolinggo. Mereka berorasi menuntut peraturan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dengan pukat tarik, cantrang dan jonggrang dibatalkan, karena akan berdampak ke perekonomian nelayan.

 

Menurut Korlap aksi damai, H. Susanto, aturan tersebut apabila diterapkan akan berdampak sosial bagi sekitar 3000 nelayan. Nelayan akan mengalami kebangkrutan, 180 unit kapal nelayan setempat akan tidak beroperasi dan para pegiat usaha pelabuhan juga akan gulung tikar. “Kami menuntut Ibu Menteri Susi merevisi peraturan itu, karena tidak memihak rakyat kecil,” ujarnya.

 

Melalui aksi damai ini, massa mendesak Pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD setempat untuk meninjau kembali peraturan tersebut sesuai dengan permohonan para nelayan. Setelah berorasi cukup lama, DPRD Kota Probolinggo mengundang 5 orang perwakilan untuk melakukan mediasi. Mereka ditemui oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Ridiyanto Ghaffur, SH, Wakil Ketua DPRD, Muchlas Kurniawan, SH dan Ketua Komisi B, H. Roy Amran, SE. Tampak hadir pula beberapa pejabat Pemkot, Sekda Johny Hariyanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Didik Sudiknyo yang hadir bersama Sekretarisnya Sudiman, Kepala BakesbangPol dan Linmas, Didik Sunaryoto. Hadir juga Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Iwa Setyawan dan Dandim 0820 Probolinggo, Letkol Inf. Agung Aryandhono.

 

Usai menemui perwakilan para nelayan, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, SH mengatakan aspirasi para nelayan akan diakomodir dan surat pernyataan yang telah dibuat akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.