Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo mendadak menjadi ramai dengan kedatangan puluhan nelayan, Kamis (5/1). Kedatangan puluhan nelayan ke DPRD Kota Probolinggo bertujuan untuk meminta aturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap cantrang, karena 150 kapal jonggrang yang menggunakan alat tangkap cantrang, belum siap beralih ke alat tangkap lainnya.
Rombongan nelayan diterima oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur di ruangannya.
Perwakilan nelayan, Zainul Fathoni warga Kecamatan Mayangan mengatakan ada beberapa tuntutan yang dibawa nelayan. Yang pertama yakni, meminta surat ijin berlayar (SIB) bisa diterbitkan secepatnya, hari ini (6/1). Karena sebelumnya SIB nelayan pengguna cantrang yang masih hidup dicabut oleh Dinas Perikanan setempat. Sementara SIB yang telah mati, tidak diperpanjang.
“Di daerah lain seperti Tuban dan Kediri sudah mulai pasang es. Padahal kapal jonggrang yang menggunakan cantrang disana sekitar 1.700 kapal sedangkan di Kota Probolinggo hanya 150 kapal. Tetapi kenapa disana bisa? Karena ada kebijakan dari DPRD setempat,”jelasnya.
Selain itu rombongan nelayan juga meminta ada toleransi sampai satu tahun untuk pemberlakukan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Dan juga nelayan meminta Pemerintah Kota Probolinggo memberikan solusi soal penyediaan alat tangkap ikan yang diperbolehkan.
Salah seorang perwakilan nelayan lainnya, Hambali mengaku rela jika cantrang dibakar atau diambil Pemerintah, asal diganti dengan alat yang lebih ramah lingkungan. “Sementara ini kita hanya disuruh cari atau beli sendiri dengan cara meminjam pada bank.
Dulu pernah kita dikumpulkan dan dijanjikan bisa pinjam dengan jaminan surat kapal. Setelah kami mengurusnya ternyata diminta juga surat-surat rumah. Kami merasa ditipu, bahkan sempat ada bantuan dari Pemerintah, alat tangkap ramah lingkungan. Namun hanya ada sekitar 3 (tiga) saja dan diberikan ke kapal 5 GT (Gross Tonage),” ungkap Hambali.
Rombongan nelayan bahkan mengancam jika aksi ini tidak ditindaklanjuti maka akan melakukan aksi besar-besaran di Provinsi Jatim pada tanggal 10 Januari mendatang. “Kami siap menurunkan 1.500 orang untuk turun aksi ke Provinsi. Kami memilih tanggal 10 Januari karena aksi ini akan bersamaan dengan daerah lainnya,” kata Zainul Fathoni.
Mendengar beberapa tuntutan tersebut, Agus Rudiyanto Ghaffur menjelaskan bahwa akan menampung tuntutan tersebut. Bahkan rencananya hari ini (6/1) pihaknya akan mengundang SKPD terkait dan perwkailan nelayan baik yang kapalnya berkapasitas 5 GT ke bawah dan 5 GT ke atas.
“Yang datang ini kan hanya perwakilan dari kapal pengguna cantrang serta dadakan juga sehingga kami tidak bisa memberikan keputusan. Jadi berilah kami waktu satu sampai dua hari untuk mengumpulkan semua pihak terkait, termasuk dari kelompok kapal dibawah 5 GT dan nelayan balai. Karena ini posisinya di tengah-tengah, jika tetap dengan cantrang, maka di bawah 5 GT yang dirugikan. Jika tidak menggunakan cantrang, maka kapal diatas 5 GT yang kebingungan, lantaran belum ada jaring pengganti. Jika setelah dikumpulkan dan ketemu titik terangnya maka nanti akan dibuatkan peraturan,” kata Agus.
Oleh karenanya tuntutan tersebut untuk dapat berlayar hari ini (5/1) tidak dapat terealisasi. “Kami meminta kepada perwakilan disini dapat menyampaikan kepada rombongannya. Untuk sementara dalam satu sampai dua hari dapat digunakan untuk berbenah kapal atau perbaikan kapal jika ada yang rusak, sambil emnunggu keputusannya,” ujar Agus.
Diakhir pertemuan Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, menyatakan dukungannya terkait aksi di tanggal 10 Januari bahkan DPRD Kota Probolinggo siap memfasilitasi aksi tersebut. (md)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.