Probolinggo—pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 telah memasuki babak akhir dengan digelarnya rapat paripurna DPRD dengan acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD Kota Probolinggo tentang KUA PPAS Perubahan APBD TA 2017, Kamis (7/9). Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur didampingi para Wakil Ketua DPRD dan Walikota Probolinggo beserta jajarannya.

            Sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, terlebih dahulu dilakukan pembacaan saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo dengan juru bicara Sri Wahyuningsih. Tim Badan Anggaran telah melakukan pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2017 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Walikota Probolinggo, sehingga draft tersebut telah disusun secara yuridis dan layak untuk ditanda tangani.

            Sri Wahyuningsih juga menjelaskan pada perubahan APBD TA 2017 nanti juga ada perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 152 miliar lebih berkembang menjadi Rp 183 miliar. Terdapat selisih kenaikan sekitar Rp 31 Miliar atau 20,40 persen. Oleh karena itu tim Banggar menyarankan tentang proyeksi kenaikan PAD sebesar 20,40 persen dan hal tersebut harus benar-benar dilakukan di akhir tahun 2017.

            “Pada DLH ada pembelian 360 gerobak sampah. Karena itu Banggar memberikan saran supaya DLH benar-benar memperhatikan kualitas sehingga tidak mudah rusak. Kemudian pada Ruang terbuka Hijau (RTH) Kedopok agar juga memberikan fasilitas pendukung seperti toilet, kamar mandi dan aula, karena sering digunakan untuk kegiatan Pramuka, PMR dan kegiatan positif kepemudaan dan kesiswaan lainnya. Selain itu limbah Pabrik Tahu di Kelurahan Jrebeng Kidul yang dianggap telah mencemari lingkungan,”ujarnya.

            Tidak hanya itu saja Dinas Kesehatan juga mendapat catatan dari Banggar supaya segera melaksanakan MOU dengan RSUD milik Provinsi Jawa Timur supaya warga miskin bisa tercover dan ditangani dengan BPJS.

            Selain pembacaan saran dan pendapat Badan Anggaran dan penandatangan nota kesepakatan, semua Ketua Fraksi-Fraksi juga menyerahkan pendapat fraksi kepada Pimpinan DPRD. Semua Fraksi di DPRD Kota Probolinggo menyetujui KUA PPAS Perubahan APBD TA 2017 tersebut. Sehingga dari sinilah dapat dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemkot dengan DPRD Kota Probolinggo. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.