KOMISI III RDP DENGAN PT KTI TERKAIT KECELAKAAN KERJA

Probolinggo—Komisi III memanggil PT Kutai Timber Indonesia (KTI) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Jumat (17/1). RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Agus Riyanto bersama anggota lainnya membahas kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT KTI.

Agus mengungkapkan jika korban kecelakaan kerja diketahui melakukan pekerjaan yang bukan di divisinya. Bahkan peristiwa tersebut terjadi saat jam istirahat, padahal seharusnya karyawan bisa istirahat bukan melakukan pekerjaan. Menurutnya seharusnya manajemen lebih tegas .

Selain itu dalam beberapa kali kecelakaan kerja di PT KTI tidak ada rekaman CCTV. “Apakah memang tidak terpasang atau bagaimana ?”, tanya Agus.

Bahkan Agus mencontohkan seperti kasus kecelakaan kerja yang membuat tubuh korban terbelah, juga tidak ada CCTV.

Menanggapi hal tersebut, HRD PT KTI, M. Rinca Setiawan menjelaskan korban yang bernama Mahfudi merupakan bagian dari divisi tempat dia bekerja saat itu. Memang tugasnya saat itu menata bahan.

“Mahfudi bukan berbeda divisi tetapi tempat kerjanya memang disana. Artinya, tempat kejadian itu adalah tempat kerja Mahfudi.” Ujar Rinca. Terkait alasan Mahfudi bekerja saat jam istirahat, tidak ada instruksi dari manajemen. Itu adalah murni dari kesadarannya untuk menyelesaikan pekerjaan. PT KTI mengatur ketentuan yang jelas mengenai tugas kerja pegawai.

Terkait CCTV, Direktur PT KTI M. Firdaus Djafar menambahkan sebenarnya CCTV sudah terpasang di PT KTI. Namun posisinya yang yang tidak pada posisi lokasi kecelakaan kerja.

Sementara itu, Pengawas Tenaga Kerja Disnaker Jatim, Ninuk Sri Lestari menyampaikan hasil investigasi kejadian kecelakaan. Ninuk menjelaskan kronologi kecelakaan kerja yang terjadi di hari Rabu (8/1), ada empat bahan yang saat itu dipindah menggunakan forklif. Pada pemindahan bahan yang keempat, korban membantu operator mengganjal forklift dengan balok kayu. “Posisi korban sudah disebelah kanan forklift. Saat forklift berjalan mundur tiba-tiba korban sudah mengalami kecelakaan kerja,” ujarnya.

Ninuk menambahkan posisi korban dari paha ke bawah tepat berada di bawah forklift. Bagian tubuh atas bebas dari dari forklift. “Kemudian korban dievakuasi ke polikesehatan milik perusahaan dan dirujuk ke RSUD dr. Moh. Saleh,” ujarnya.

Dari beberapa penjelasan, Komisi III merekomendasikan antara lain, (1) PT KTI perlu menambah CCTV; (2) PT KTI harus meningkatkan kedisiplinan mengenai tugas kerja karyawan; dan (3) pengawasan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan dan proses rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan vendor. Pada point terakhir di rekomendasi, Agus menjelaskan jika proses rekrutmen melibatkan vendor, maka PT KTI yang menentukan persyaratan dan kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan vendor yang melakukan rekrutmen.

Dari DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, Fatchur Rozi menjelaskan proses rekrutmen seharusnya dilakukan oleh vendor bukan oleh PT KTI. “PT KTI hanya menyediakan kebutuhan tenaga kerja dan persyaratan sedangkan yang merekrut adalah dari vendor,” ujarnya.

Sementara itu, M. Rinca Setiawan menjelaskan secara khusus PT KTI menyiapkan dua tenaga psikologi dari UNAIR untuk membaca karakter calon karyawan. “Kami mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga kerja di era 4.0 tentang penyediaan SDM,” ujarnya. (md)