KOMISI III GELAR RDP TERKAIT PROYEK INFRASTRUKTUR

         Probolinggo—Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan ruang rawat inap RSUD dr. Mohammad Saleh, revitalisasi Pasar Kronong dan pembangunan Pasar Baru pada hari Jumat (15/12) di ruang Komisi III.

            Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Agus Riyanto didampingi anggota Komisi III dan dihadiri beberapa OPD diantaranya RSUD dr. Mohammad Saleh, Dinas Perumahan dan Permukiman, DKUMPP, BPPKAD dan ULP.

            Banyaknya proyek yang belum selesai hingga akhir tahun 2017 seperti proyek RSUD dr. Mohammad Saleh berupa rawat inap kelas III senilai Rp 5,256 miliar yang seharusnya selesai pada 15 Desember lalu. Begitu juga dengan proyek pembangunan Pasar Kronong senilai Rp 1,480 miliar yang seharusnya selesai tanggal 17 Desember tetapi proyek tersebut masih tahap pengerjaan sekitar 65 persen.

            Dari beberapa hal tersebut yang membuat Ketua Komisi III, Agus Riyanto kecewa. Karena seharusnya para pemborong proyek mematuhi kesepakatan yang sudah ada sehingga tidak menjadi temuan atau catatan.

            Agus Riyanto juga menyarankan supaya Pemerintah Kota Probolinggo selektif ketika melakukan tender proyek dengan mengikutkan para pemborong yang profesional agar pengerjaan proyeknya benar-benar profesional.

            Roy Amran, Anggota Komisi III meminta agar pengerjaan proyek ruang rawat inap kelas III RSUD dr. Mohammad Saleh dapat dimaksimalkan. Solusi yang diberikan dengan penambahan waktu 10 hari harus dipastikan ketersediaan material untuk finishing.

            Roy juga mengungkapkan kekecewaannya mengenai pengerjaan proyek Pasar Kronong yang dipastikan tidak akan selesai. Dari hasil sidak Komisi III terihat pemasangan atap yang belum terselesaikan.

            Sementara itu HM. Sulaiman, anggota Komisi III mengatakan agar perpanjangan waktu tidak menjadi masalah selama memiliki dasar yang jelas dan tidak merugikan pihak rekanan. Sulaiman juga mengingatkan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memonitor dan mengevaluasi penyelesaian pekerjaan proyek. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.