Probolinggo—Komisi III DPRD Kota Probolinggo memanggil Dishub, BPPKAD, Bagian Hukum dan SPSI Kota Probolinggo dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada hari Senin (10/7). RDP yang bertempat di ruang Komisi III membahas pengaduan juru parkir di Kota Probolinggo yang tidak menerima tunjangan hari raya (THR) dari Dishub.

                Ketua Komisi III, Agus Riyanto menyampaikan tujuan rapat dengar pendapat (RDP) ini adalah untuk meluruskan terkait pengaduan juru parkir dengan satker terkait.

                Menanggapi hal tersebut Kepala Dishub, Sumadi menjelaskan pihaknya telah melakukan pembinaan ke juru parkir karena bukan PNS dan hanya surat perjanjian kerja. Namun renja sudah dibuat di tahun 2012 dan aturannya belum ada. “Sesungguhnya bukan jumlah uang, yang terpenting adalah perhatiannya, nanti akan diupayakan supaya ada celah operasional bagi juru parkir. Dan mengenai seragam pada PAK tahun ini telah dimasukkan, yakni rompi lengkap beserta ID. Untuk THR juru parkir tidak berhak karena tidak ada payung hukum dan Perwali.” Ujarnya.

                Sementara itu anggota Komisi III, Robit Rijanto mengatakan ke depan semoga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dan sudah ada payung hukumnya. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.