Probolinggo—Komisi B DPRD Kota Jombang melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengembangan UMKM ke DPRD Kota Probolinggo, Senin (17/7). Rombongan Komisi B DPRD Kota Jombang yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Rahmad Abidin diterima oleh Komisi II DPRD Kota Probolinggo di ruang sidang utama.

                Dalam sambutannya, Rahmad Abidin mengatakan kunjungan kerjanya bermaksud untuk belajar mengembangkan UMKM baik mengenai anggaran dan pengembanga. Sebab saat ini UMKM menjadi andalan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. UMKM dianggap mampu mengurangi pengangguran. Di Kota Jombang anggaran UMKM didapatkan dari sisa anggaran prioritas. “Kami bangga atas kunjungan ini, bisa menambah wawasan dan bertukar informasi serta pengalaman. Kami ingin belajar bagaimana cara mengembangkan UMKM di Kota Probolinggo,” ujarnya.

                Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Rano Cahyono menyambut baik kedatangan Komisi B DPRD Kota Jombang. Komisi II juga mengundang satker terkait yakni BPPKAD dan DKUMPP yang kemudian dipersilakan untuk memberikan penjelasan terkait pengembangan UMKM di Kota Probolinggo.

                DKUMPP menjelaskan upaya dalam pengembangan UMKM adalah dengan penguatan permodalan seperti kredit lunak dengan bunga sebesar 6 persen setahun dalam jangka waktu dua tahun. Kredit lunak ini tetap menggunakan jaminan. Persyaratan kreditnya juga mudah, memiliki usaha nyata dan surat ijin usaha dari Kelurahan setempat. Kerjasama dana bergulir dari APBD sebesar Rp 5 miliar dan berada di dua bank swasta.

                “Pengembangan UMKM, kami membantu pada pemasaran dan pelatihan. Salah satunya pada kegiatan Semarak Pagi Kecamatan (SPK) yang diselenggarakan di Kecamatan-kecamatan, UMKM dapat mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat. Selain itu kami juga sering mengajak UMKM dalam event-event nasional, Provinsi dan lokal. Manajemen perusahaan, kelembagaan dan administrasi juga kami latih,” ujar Gatot, Kepala DKUMPP.

                Sementara itu BPPKAD menjelaskan mengenai penganggaran UMKM harus diperdakan terlebih dahulu sebagai dasar hukumnya. Sehingga penempatan modal UMKM di dua bank melibatkan eksekutif dan legislatif.

                Di akhir Ketua Komisi II, Rano Cahyono menambahkan UMKM di Kota Probolinggo diberikan wadah untuk pemasaran seperti pada obyek wisata yang disediakan tempat berjualan produk-produk UMKM. Kemudian di Pelabuhan Tanjung Tembaga, UMKM juga dilibatkan terutama saat ada kunjungan turis ke Kota Probolinggo serta event-event internasional. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.