KOMISI II RDP DENGAN BPPKAD, BAHAS TANAH PERTANIAN ASET

Probolinggo—Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola asset secara memadai. Pemerintah daerah dalam pengelolaan asset daerah menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunanaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar asset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah sehingga arah pembangunan di bidang pengelolaan asset daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Berangkat dari pemikiran ini, Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II, Sibro Malisi didampingi anggota lainnya juga dihadiri BPPKAD, Senin (9/3) di ruang kerja Komisi II DPRD Kota Probolinggo.

Komisi II perlu mendapat penjelasan terkait sinkronisasi pengelolaan tanah asset karena di pemberitaan sejumlah media massa tentang kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan PT Sarana Multi Infrastruktur yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur milik BUMN terkait pembangunan RSUD. Kemudian juga terkait rencana pinjaman dana RSUD dr. Mochammad Saleh kepada Bank Jatim sebesar Rp 8 milyar. Serta gambaran tentang alih fungsi pemanfaatan lahan asset dari lahan pertanian menjadi lapangan sapi brujul dan sebagainya.

Pelaksana tugas kepala BPPKAD, Heri Astuti menjelaskan terkait kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT SMI tentang rencana pembangunan RSUD baru Kota Probolinggo yang bersumber dari APBD dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 116 milyar maka BPPKAD telah melakukan rancangan anggaran untuk proyek pembangunan RSUD tersebut dengan sistem multiyears. Total anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan untuk menunjang operasional RSUD baru. Pemerintah Kota Probolinggo juga berupaya mengajukan bantuan kepada Badan Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut Heri Astuti menjelaskan PT SMI selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur telah melakukan penawaran kepada Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Litbang dan dilakukan pengecekkanlokasi terkait pembangunan RSUD baru dengan berbagai persyaratan.

Kemudian terkait pinjaman dana yang dilakukan RSUD dr. Mohammad Saleh kepada Bank Jatim sebesar Rp. 8 milyar dikarenakan adanya tunggakan dari pihak BPJS.  Namun dari hasil rapat antara RSUD dr. Mohammad Saleh dengan BPPKAD terdapat penawaran pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Probolinggo. Tentunya pinjaman tersebut terdapat bunga yang dibebankan kepada RSUD dr. Mohammad Saleh. Akan tetapi jika melihat dalam perjanjian kerjasama antara BPJS dengan RSUD dr. Mohammad Saleh terdapat klausul yang menjelaskan apabila pihak BPJS mengalami keterlambatan pembayaran klaim kepada RSUD dr. Mohammad Saleh maka BPJS akan dikenakan denda. Rencana denda keterlambatan tersebut akan digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada bank.

Heri Astuti juga menjelaskan tentang pengelolaan asset Pemerintah Kota Probolinggo, BPPKAD hanya mengelola tanah pertanian sedangkan untuk tanah asset yang lain dikelola oleh masing-masing OPD teknis. Dalam mengelola tanah pertanian dengan luas keseluruhan sekitar 190 hektar yang tersebar di 28 kelurahan, BPPKAD mengacu pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 tahun 2018 tentang prosedur pengelolaan sewa tanah pertanian asset, dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan besaran tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi pemanfaatan kekayaan daerah khususnya pada pemakaian tanah asset pertanian asset Kota Probolinggo.

Terhadap pengelolaan tanah asset pertanian yang dikelola oleh masyarakat Kota Probolinggo, Heri Astuti memberi gambaran khusus untuk tanah asset yang digarap oleh perangkat desa/kelurahan akan diberikan kesempatan menyewa sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2018 tentang prosedur pengelolaan sewa tanah pertanian asset. Namun apabila yag bersangkutan meninggal dunia di tengah masa sewa maka dapat diteruskan oleh ahli waris hingga tanggal 31 Desember.

BPPKAD di tahun 2020 ini tengah melakukan pendataan terhadap tanah pertanian asset yang digarap oleh perangkat desa. Mengingat Kota Probolinggo sudah beralih dari desa ke kelurahan maka rencananya tanah pertanian asset tersebut akan dialihkan kepada kelompok-kelompok tani dan para petani yang secara ekonomi tergolong rendah. Selain itu BPPKAD juga berencana akan mencabut sekitar 100 bidang tanah pertanian asset yang digarap oleh mantan perangkat desa. Terkait target PAD yang bersumber dari retribusi sewa tanah pertanian aset berdasarkan jumlah lahan sekitar 190 hektar dengan jumlah wajib sewa sebanyak 725 orang sejauh ini memenuhi target.

Terkait sertifikasi tanah asset, di tahun 2019 BPPKAD sudah melakukan sertifikasi tanah asset milik Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 60 sertifikat. Untuk di tahun 2020 BPPKAD lebih fokus pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Namun demikian secara yuridis tanah-tanah asset milik Pemerintah Kota Probolinggo mengalami kesulitan utnuk diikutkan dalam program PTSL secara regular dikarenakan tanah atau bangunan milik pemerintah daerah yang diperoleh melalui pembelian tidak tercatat di Buku letter C.

Mendengar penjelasan tersebut, Komisi II merekomendasikan beberapa hal yaitu penyewa tanah pertanian asset yang menyewa lebih dari 5 tahun, mengalami penunggakan dan memiliki sewa lahan hingga 5 bidang maka segera dilakukan penertiban serta evaluasi setiap tahun. Kemudian bagi penyewa tanah pertanian asset yang bertahun-tahun menunggu giliran namun tidak ada kepastian maka BPPKAD perlu lebih selektif dalam menyusun data penyewa. (md).