KOMISI II GELAR AUDIENSI DENGAN KPU TERKAIT DANA HIBAH

Probolinggo—Komisi II DPRD Kota Probolinggo menindaklanjuti disposisi Ketua DPRD terkait audiensi KPU tentang keputusan KPU RI Nomor : 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020, Kamis (17/9) di ruang kerja Komisi II.

Audiensi yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II juga dihadiri Ketua KPU beserta jajarannya. Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menjelaskan surat keputusan KPU RI Nomor : 364/KU.07-Kpt/KPU/VIII/2020 tentang pedoman perencanaan dan penganggaran hibah daerah non pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan hal baru yang akan dilaksanakan oleh KPU. Anggaran tersebut murni didapatkan dari APBN, sedangkan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo terealisasi hanya untuk gedung dan staf Sekretariat KPU yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Ahmad Hudri melanjutkan dengan adanya surat keputusan tersebut maka KPU Kota Probolinggo berencana mengusulkan anggaran tahapan dengan draf rencana kebutuhan anggaran tersebut diambilkan dari dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2023/2024 yang saat ini masih dalam proses penyusunan anggaran dan akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD pada akhir tahun 2020. Selain dari anggaran tahapan Pemilu, KPU juga berencana mengusulkan anggaran non tahapan melalui hibah pemerintah daerah. Anggaran non tahapan dilaksanakan untuk pemutakhiran data pemilih, dan sosialisasi pendidikan data pemilih.

Salah satu prinsip penyusunan anggaran KPU khususnya anggaran tahapan pelaksanaan Pilkada merujuk kepada Standar Belanja Umum (SBU). Apabila SBU Pemerintah Daerah lebih besar daripada SBU Pemerintah Pusat maka KPU mengikuti Pemerintah Daerah, begitu juga sebaliknya. Untuk anggaran non tahapan yang dibutuhkan oleh KPU Kota Probolinggo yang saat ini masih dalam proses penyusunan adalah sebesar Rp. 2 milyar.

Lebih lanjut Ahmad Hudri menegaskan jadwal penyelenggaraan Pilkada Kota Probolinggo adalah di tahun 2022 pertengahan yang diawali dengan dengan masa perencanaan, dan akhir tahun 2022 memasuki jadwal pelaksanaan. Sehingga KPU menjadwalkan di tahun 2021 harus melaksanakan kegiatan non tahapan atau kegiatan pemutakhiran data pemilih, dan sosialisasi pendidikan data pemilih.

Mendengar penjelasan dari Ketua KPU Kota Probolinggo, Komisi II merekomendasikan beberapa hal diantaranya, (1) menyetujui rencana pengajuan dana hibah melalui APBD Kota Probolinggo untuk anggaran tahapan, dan non tahapan pada KPU Kota Probolinggo; dan (2) dengan minimnya waktu yang ada maka KPU Kota Probolinggo segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah karena rencana tersebut harus segera dimasukkan dalam draf KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu untuk anggaran tahapan penyelenggaraan Pilkada, KPU perlu segera mengusulkan draf raperda dana cadangan. Secara prosedur raperda dana cadangan harus dibahas oleh DPRD Kota Probolinggo. (md)