KOMISI I SILAHTURAHMI DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERKAIT PROGRAM DI TAHUN 2020

Probolinggo—Komisi I melaksanakan silahturahmi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kota Probolinggo, Jumat (10/1). Silahturahmi ini merupakan ajang perkenalan kepada mitra kerja dari Komisi I.

Komisi I diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta jajarannya.  Dalam paparannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo di dalam melaksanakan program-programnya mengacu pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim yaitu empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan dari Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya). Sehingga guru dan sekolah akan lebih mudah dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri akan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Mengenai Ujian Nasional (UN), tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk  terakhir kalinya. Penyelenggaran ujian nasional (UN) tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oelh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4,8,11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Sedangkan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah, karena daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Harapannya Pemerintah Daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh Pemerintah Daerah seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Anggaran pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Probolinggo telah disiapkan untuk mendukung pendidikan gratis yang sudah dideklarasikan oleh Walikota Probolinggo. Sehingga tidak ada alasan anak putus sekolah dan tidak mendapat pendidikan di usia dini. Semua anak di Kota Probolinggo berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Termasuk jika ditemukan adanya pungutan liar biaya pendidikan akan diberikan sanksi tegas.

Anggaran yang telah disiapkan untuk mengcover keperluan buku pembelajaran, ekstrakurikuler dan proses pembelajaran. Dana tersebut bukan untuk infrastruktur.

Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo juga telah melaksanakan program Bus Sekolah yang disediakan untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah dan guru yang kediamannya jauh dari SMPN 8 Kota Probolinggo dan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo akan mengembangkan untuk sekolah lainnya. (md)