KOMISI I RDP DENGAN SATPOL PP BAHAS PELAYANAN MASYARAKAT

Probolinggo—Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di tengah kondisi pandemi virus corona sekarang ini, Komisi I melihat kondisi di masyarakat Kota Probolinggo yang belum menerapkan social distancing. Masih sering ditemui pedagang-pedagang yang belum memiliki kesadaran untuk memakai masker. Oleh karena itu melalui rapat dengar pendapat akan diperoleh penjelasan mengenai tugas dan wewenang Satpol PP khususnya pelayanan masyarakat, Selasa (12/5) di ruang Komisi I DPRD Kota Probolinggo.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, Agus Effendi menjelaskan di tahun 2018 sudah setara eselon II atau sekelas dinas dengan ditambah 2 bidang baru yaitu pemadam kebakaran (damkar) dan perlindungan masyarakat (linmas). Satpol PP memiliki jumlah personil sebanyak 229 personil. Dengan jumlah personil yang hampir sesuai dengan standar nasional untuk Satpol PP, maka di dalam pelaksanaan tugas-tugas menjadi sangat terbantu. Tugas Satpol PP yang utama adalah penegakan Perda. Untuk rutinitas penegakan Perda banyak mengarah dalam mengatasi keresahan masyarakat.

Melalui pelayanan online 112, Satpol PP bekerjasama dengan PLN, Telkom, Kepolisian, KODIM 0820, Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Aduan yang sering disampaikan adalah ambulance siaga. Selain itu juga aduan tentang layanan damkar, masyarakat sering mengadukan perihal kebakaran kecil speerti sampah dan Satpol PP Kota Probolinggo tetap menindaklanjuti.

Di bidang perlindungan masyarakat (linmas) terdapat kegiatan yang biasa dilakukan setiap bulan yaitu konsolidasi Kasatgas. Di tiap kelurahan ada 1 pleton yang berjumlah 20-30 orang. Konsolidasi ini bertujuan untuk penguatan bahwa linmas sebagai ujung tombak pemerintahan di dalam penegakan perda. Terutama di tengah pandemi virus corona sekarang ini, Kasatgas ini berperan untuk menjaring informasi terkait warga yang datang dari wilayah Kota Probolinggo.

Sementara itu di bidang damkar, Satpol PP berusaha semaksimal mungkin merespon cepat setiap aduan masyarakat terutama mempu memenuhi time limit yang diberlakukan di Provinsi Jawa Timur maupun nasional yaitu 15 menit.

“Di Kota Probolinggo walaupun belum menerapkan PSBB, namun masyarakat masih belum memperhatikan social distancing dan physical distancing. Seperti yang terjadi di KDS yang masih terlihat banyak kerumunan, kemudian di tempat-tempat praktek dokter tidak ada pengecekkan suhu tubuh. Untuk itu perlu sosialisasi dan perhatian khusus dari Satpol PP Kota Probolinggo”, ujar Mokhammad Jalal, ketua Komisi I.

Agus Effendi menjelaskan terus melakukan pemantauan pelaksanaan dari SE Walikota Probolinggo Walikota Probolinggo tentang jam operasional toko/supermarket hingga pukul 19.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan. Di KDS sendiri sudah diterapkan mekanisme yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan virus Covid-19. Namun pengawasan menjadi lemah akibat banyaknya orang yang masuk. Sehingga di tanggal 12 Mei 2020, Walikota Probolinggo mengeluarkan surat peringatan yang berisi pertama, mengingatkan kembali penerapan protokol kesehatan yaitu penggunaan masker, pengatur suhu tubuh (thermo gun), hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Kedua, maksimal pengunjung adalah 100 orang sehingga pengunjung lain di luar 100 orang tersebut tidak boleh masuk. Ketiga, apabila tidak melaksanakan SE tersebut maka KDS akan ditutup sementara.

Selain itu Satpol PP juga melakukan pemantauan pada toko-toko yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan belum tutup di pukul 19.00 WIB seperti toko penjualan handphone (HP), toko pakaian yang bukan swalayan seperti di Jalan Brigjen Katamso dan dr. Sutomo. Untuk itu Satpol PP akan menyiapkan konsep surat yang mengatur semua toko tutup di jam 19.00 WIB. Sedangkan bagi PKL tetap diperbolehkan untuk buka dan hanya melayani take away (bungkus).

“Seperti apa model pencegahan atau deteksi dini di dalam penegakan Perda supaya efektif dan tidak berujung di pengadilan?”, tanya Ellyas, Anggota Komisi I.

Agus Effendi menjelaskan terkait deteksi dini sebenearnya tugas tersebut ada di Bakesbangpol. Ranah Satpol PP lebih kepada penyidikan dan eksekusinya melalui proses tipiring. Selain itu juga ada penyidikan urusan seperti permasalahan sengketa tanah, maka Satpol PP akan bergerak terlebih dahulu ke kelurahan untuk mencari informasi sebelum terjadi pertemuan di kedua pihak.

“Memberdayakan kembali linmas dan poskamling di lingkup terkecil yaitu RT/RW dengan tujuan memantau keluar masuk siapapun terutama yang berasal dari luar Kota Probolinggo demi keamanan warga dan pencegahan virus Covid-19”, ujar Aminuddin, anggota Komisi I.

Agus Effendi menjelaskan di tahun 2020 ini Satpol PP memiliki rencana akan menyelenggarakan lomba siskamling dalam rangka menyemarakkan ujung tombak sarana linmas untuk berkumpul dengan RT dan lingkungan. Tetapi dikarenakan fokus pada pencegahan virus Covid-19 maka ditunda. (md)