Probolinggo—Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di ruang Komisi I, Rabu (19/7). RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Abdul Azis membahas dana hibah Pilkada dan kekosongan posisi pada Sekretaris KPU karena dalam agenda mendatang Komisi I akan membahas KUA PPAS APBD TA 2018.

Abdul Azis sekilas menceritakan hasil kunjungan kerja Komisi I ke Pemkab Buleleng beberapa waktu lalu, dimana satker disana 24 jam bekerja melayani masyarakat menjelang Pemilu. Melakukan sinkronisasi data antara KPU dan Dispendukcapil, bahkan KPU membentuk tim dalam memverifikasi data pemilih ke setiap rumah warga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU, A. Hudri menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Probolinggo terkait naskah perjanjian dana hibah (NPHD). KPU mengusulkan sebesar Rp 11,8 miliar untuk anggaran Pilkada, namun sebelum NPHD disahkan ada banyak proses yang harus dilalui termasuk tahapan pada tahun 2017 dan 2018 sehingga KPU memutuskan NPHD disahkan paling lambat di bulan September. “Terkait pengisian jabatan Sekretaris KPU yang kosong, kami sudah konsultasi dengan Walikota. Lalu Sekda yang menindaklanjuti hal tersebut dan kami menggelar rapat pleno serta meminta nama calon Sekretaris KPU. Kriteria Sekretaris KPU  akan diputuskan oleh KPU RI,” ujarnya.

Hudri menambahkan terkait pengamanan Pilkada, pihaknya sudah bertemu dengan KODIM dan Polresta sambil menjelaskan tahapan Pilkada.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Pudi Adji mengatakan nama-nama calon Sekretaris KPU telah disiapkan dan diajukan ke Walikota. Tentu saja kriterianya yang mampu dan berkompeten untuk ditugaskan di KPU.

Mendengar hal tersebut, Abdul Azis meminta untuk melakukan seleksi Sekretaris KPU dengan obyektif karena jabatan tersebut memiliki pengaruh dan berkaitan dengan urusan administrasi, pembinaan kepegawaian, dan sebagainya. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.