Probolinggo—Pengaduan tentang lahan fasilitas umum (fasum) di Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ditindaklanjuti oleh Komisi I DPRD Kota Probolinggo melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang sidang utama, Jumat (10/11).

 Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Abdul Azis dan dihadiri oleh semua anggota Komisi I juga mengundang Ali Muhtar selaku pengadu dan beberapa warga yang berseteru serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Camat Kedopok, Lurah Jrebeng Kulon dan BPN Kota Probolinggo.

Ketua Komisi I, Abdul Azis membuka RDP dengan menjelaskan maksud diselenggarakannya RDP ini sebagai bentuk niat menyelesaikan kasus yang telah masuk ke tingkat perdata di Pengadilan Negeri. Secara bergantian Abdul Azis memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan. Serta meminta dinas terkait untuk membantu memecahkan masalah tersebut.

Ali Muhtar selaku pengadu menjelaskan jika pihaknya menggugat ke Pengadilan secara perdata dan pidana. Gugatan tersebut ditujukan kepada sejumlah warga diantaranya Solihin selaku Ketua RT dan Lukman selaku Ketua RW. Untuk gugatan perdata Ali menggugat karena tanah fasum di samping rumahnya dipasang portal dan pagar hidup.

 Mendengar hal tersebut, Ketua RW Lukman menjelaskan persoalan fasum tersebut dan meminta maaf kepada Ali Muhtar. Sedangkan Ketua RT Solihin mengungkapkan jika permasalahan ini sebagai masalah sepele sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

 Setelah mendengar dari berbagai pihak, Ketua Komisi I Abdul Azis berpendapat kasus ini sudah berjalan selama dua tahun dan berlanjut ke Pengadilan maka permasalahan fasum menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota Probolinggo. oleh karenanya warga diminta untuk konsultasi dan mengajukan permohonan jika berniat menggarap fasum. “Kami harap permasalahan ini dapat selesai dengan dama dan kekeluargaan,” ujarnya. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.