Probolinggo— Komisi C DPRD Kota Probolinggo memanggil Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terkait dukungan pemerintah terhadap Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam RDP yang digelar pada Selasa (17/5) di ruang Komisi C DPRD Kota Probolinggo.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ninik mengatakan persoalan honor pejabat teras di KPA menjadi problem tersendiri karena aturan, sehingga pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian. Tidak hanya di Dinas Kesehatan saja bahwa hampir semua SKPD dihadapkan pada persoalan yang sama.
Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto, ST mengatakan agar persoalan teknis semacam itu dapat segera diatasi. “Prinsip hati-hati memang harus, tetapi jangan sampai tidak punya hati. Artinya jangan sampai timbul ketakutan”, kata Agus.
Agus Riyanto, ST juga menyampaikan pendapat tentang upaya-upaya yang lebih substansif untuk cepat ditindaklanjuti mengingat krusialnya persoalan AIDS di Kota Probolinggo, ternyata terbentur oleh prosedur birokrasi.
Sekretaris KPA, Sukardi Mitho mengatakan persoalan utama yang menjadikan KPA vakum adalah pada persoalan koordinasi dan sinkronisasi antar pihak yang buntu. “Tolong jangan diseret-seret pada masalah honorarium, sebab permasalahan utamanya adalah tidak jalannya koordinasi dan sinkronisasi. Sekretariat tetap KPA ini hanya organ taktis yang bersifat mengkoordinasikan antar pihak terkait. Dan hingga saat ini Kota Probolinggo belum memiliki rencana strategis terkait penanggulangan AIDS”, jelas Sukardi.
Untuk itu Sukardi Mitho berharap adanya dorongan politis dari DPRD mengingat kondisi penyebaran AIDS sudah luar biasa.
Perlu diketahui data dari Dinas Kesehatan, jumlah penderita AIDS di Kota Probolinggo yang terdeteksi dari tahun 2008-2016 sebanyak 190 orang, 52 orang diantaranya sudah meninggal. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.