Probolinggo– Kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Probolinggo ke DPRD Kota Kediri dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2016. Rombongan diterima oleh Ibu Yuni Koeswulandari (Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri) didampingi Kabag Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kota Kediri serta beberapa eksekutif terkait dan bertempat di Ruang Komisi A DPRD Kota Kediri – Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Ir. H. Zulfikar Imawan, mendapat kesempatan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke DPRD Kota Kediri adalah untuk menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi terkait pembangunan fisik, infrastruktur, proses lelang dan tata kota di Kota Kediri. Sehingga informasi yang didapatkan dapat memberi manfaat bagi Kota Probolinggo.
Ibu Yuni Koeswulandari dari Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah menjadikan Kota Kediri sebagai tujuan pelaksanaan kunjungan kerja ini, sehingga tali silahturahmi dapat terjalin baik. Dalam sambutannya beliau memberi gambaran singkat mengenai Kota Kediri yang terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km² dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer. Kota Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama gula dan industri rokok terbesar di Indonesia dan dikota ini juga berkembang pabrik rokok Gudang Garam.
Jumlah Anggota DPRD Kota Kediri total berjumlah 30 orang yang terdiri dari Partai Amanat Nasional sebanyak 6 kursi, PDI Perjuangan sebanyak 4 kursi, PKB sebanyak 4 kursi, PKS sebanyak 3 kursi, Gerindra sebanyak 3 kursi, Golkar sebanyak 3 kursi, Partai Demokrat sebanyak 2 orang, Partai Hanura 2 kursi, PPP sebanyak 2 kursi dan Partai Nasdem 1 orang.
Setelah memberikan gambaran singkat tentang profil Kota Kediri, Ibu Yuni Koeswulandari mempersilakan dialog tanya jawab tentang permasalahan yang dimaksud. Antusiasme dari Komisi C DPRD Kota Probolinggo dan eksekutif langsung terlihat dengan munculnya beberapa pertanyaan yang dilontarkan terkait pembangunan fisik dan proses lelang di Kota Kediri.
Dinas PU Kota Kediri menjelaskan pada pemerintahan Walikota Kediri yang hampir dua tahun berjalan ini, perubahan mulai terlihat di berbagai aspek. Mulai dari pembangunan infrastruktur hinggga partisipasi publik dalam membangun kota. Terobosan tersebut terangkum dalam program pemberdayaan masyarakat yang disingkat prodamas. Dana sebesar Rp 50 juta diberikan kepada RT (rukun tetangga) untuk pemberdayaan masyarakat, dengan perinciannya, 60 persen berupa fisik, 20 persen di bidang sosial, dan 20 persen di bidang ekonomi.
Menurut Dinas PU Kota Kediri, semua pelaksanaan proyek di Kota Kediri tetap mengikuti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Termasuk mengenai proses lelang dan penunjukan langsung. Mengenai proses lelang ini semuanya mengikuti proses dari ULP Kota Kediri, sedangkan penunjukan langsung merupakan hak prerogatif dari kepala dinas. Namun hak prerogatif ini harus tetap berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku.
ULP Kota Kediri juga menjelaskan mengenai pelaksanaan lelang bagi proyek-proyek yang bernilai besar, proses lelang dilaksanakan di akhir tahun 2015. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya molornya pelaksanaan kegiatan. Setiap akhir tahun ULP Kota Kediri berusaha mendorong semua satuan kerja yang ada di Pemerintah Kota Kediri untuk segera memasukkan data perencanaan melalui website ULP Kota Kediri, agar ULP bisa segera mempersiapkan proses lelang berikutnya. Sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan kunjungan kerja di hari berikutnya adalah DPRD Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2016. Rombongan diterima oleh Bapak Ainur Rosyid, SIP (Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto) beserta eksekutif dan bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Ir. H. Zulfikar Imawan, selaku ketua rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke DPRD Kabupaten Mojokerto adalah untuk menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi terkait pelayanan kesehatan dan BPJS di Kabupaten Mojokerto. Sehingga informasi yang didapatkan dapat memberi manfaat bagi Kota Probolinggo.
Bapak Ainur Rosyid, SIP menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai tujuan pelaksanaan kunjungan kerja ini, sehingga tali silahturahmi dapat terjalin baik. Dalam sambutannya beliau memberi gambaran singkat mengenai Kabupaten Mojokerto yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 dan merupakan wilayah tertua ke 10 di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan yang di bagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan.
Menanggapi dari penjelasan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Ir. H. Zulfikar Imawan mengenai kedatangannya ke Kabupaten Mojokerto terkait pelayanan kesehatan dan BPJS di Kabupaten Mojokerto, tentunya ini semua tetap berkaitan dengan pelayanan di semua lapisan masyarakat baik itu masyarakat bawah, menengah maupun atas. Di awal masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2014-2019, kami dihadapkan pada permasalahan amburadulnya data kemiskinan. Sehingga kami meminta kepada eksekutif bekerjasama dengan BPS untuk mendata ulang masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mojokerto. Hal ini untuk mencegah tidak tercovernya masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bahkan kami juga sempat melakukan konsultasi ke Kementrian Sosial terkait permasalahan data kemiskinan tersebut. Dan alhamdulillah masalah ini mampu teratasi, namun kami selaku legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, tetap memantau dan mengawasi kinerja dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto juga menambahkan di tahun 2015 lalu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelontorkan dana 4 milyar melalui Dinas Kesehatan untuk peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Mojokerto. Agar pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan lebih meningkat.
Mengenai surat pernyataan miskin (SPM) tercatat mulai tahun 2014 mengalami penurunan dikarenakan makin banyaknya peserta SPM yang beralih menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Pada tanggal 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional (JKN) telah dimulai. Yakni jaminan kesehatan yang diberikan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dengan demikian peserta JKN terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu penerima bantuan iuran (PBI) yang dalam hal ini adalah peserta jamkesmas, peserta dari pekerja penerima upah dan masyarakat mandiri.
Meski terjadi penurunan pemohon SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tetap memberikan pelayanan dengan baik. Kami senang masyarakat sudah tahu pentingnya bergabung dalam JKN. Kalau SPM masih dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sedangkan dengan JKN berarti masyarakat kita telah berdaya, karena sadar pentingnya asuransi.
SPM adalah bagian dari program Jamkesda, yang mana ketika ada masyarakat miskin yang belum masuk data Jamkesmas harus ditampung dalam dalam program Jamkesda, yakni program sharing biaya pelayanan ksehatan antara Bupati Mojokerto dan Gubernur Jawa Timur. Dan apabila masih ada masyarakat miskin yang belum masuk Jamkesda maka lewat SPM-lah mereka akan dibantu.
Semakin banyak masyarakat yang tergabung dalam JKN, maka upaya pemerintah mencapai total coverage tahun 2019 bisa terwujud. Secara perlahan masyarakat dimotivasi, begitu juga dengan peserta Jamkesda dan SPM, karena pada tahun 2016 ini, Jamkesda dan SPM harus berintegrasi dengan JKN. Baik dengan cara iurannya dibayar pemerintah daerah atau menjadi peserta JKN mandiri. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.