Probolinggo – Komisi C DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait protes sejumlah petani Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan atas plengsengan yang dibangun oleh PT Karya Marga, Rabu (12/10) kemarin.
Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Agus Riyanto dengan didampingi Wakil Ketua Komisi C Robit Rijanto dan anggota Komisi C serta mengundang beberapa dinas terkait diantaranya Bappeda, BPMPP, DPU, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bagian Hukum, Satpol PP, Camat Kademangan serta Budiono dari PT Karya Marga.
Setelah membuka rapat dengar pendapat (RDP) Ketua Komisi C, Agus Riyanto mengatakan bahwa PT Karya Marga wajib melakukan pengembalian batas. Selama proses pengembalian batas tersebut, PT Karya Marga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apapun termasuk pembangunan di daerah tersebut.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi C tersebut, Erwan dari BPMPP mengatakan bahwa pemilik bangunan yaitu Budiono memiliki IPPT (Ijin Perubahan Pengolahan Tanah) yang didapatkan dari BPN. Namun ijin prinsip belum didapatkan sehingga seharusnya tidak boleh ada aktivitas apapun di area tersebut.
Hal senada juga disampaikan Kasubsi Lanrifom dan Konsolidasi Tanah BPN, Ari Indriyanto agar sama-sama tidak merasa dirugikan maka sebaiknya dilakukan pengembalian batas. “Jika telah dilakukan pengembalian batas maka akan diketahui tanah milik Pak Budi lurus atau berbelok,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pertanian, Yoyok menambahkan bahwa diatas saluran tersier tidak boleh ada bangunan apapun. “Ditutup untuk jembatan boleh tetapi tidak boleh merubah fungsi dari tersier tersebut,” ujarnya.
Sementara itu dari pihak PT Karya Marga, Budi mengatakan menyanggupi untuk dilakukan pengembalian batas. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.