Probolinggo—Komisi B DPRD Kota Probolinggo memanggil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKA) terkait evaluasi kinerja tahun 2016 pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Rabu (25/1) di ruang Komisi B.
 Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan mempertanyakan jumlah belanja langsung dan tidak langsung, perolehan PAD dan penyebab kurang maksimalnya serapan anggaran.
 Ketua Komisi B, H. Rano Cahyono mengatakan bahwa evaluasi program kegiatan ini sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik secara internal maupun eksternal. Sehingga dari sini akan didapat solusi terbaik.
 Wakil ketua Komisi B, Titin Andriani mempertanyakan tentang serapan anggaran yang dinilai kurang maksimal. “Apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga serapannya menjadi rendah. Apakah hal ini karena program yang kurang tepat atau penganggarannya yang kurang rigid?”, Tanya Titin.
 Agus Hartadi Kepala BPPKA memanggil pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa pemerintah memang menerapkan azas efisiensi tanpa mengurangi azas manfaat. Dalam mencapai manfaat itu tidak mesti harus menyerap semua anggaran yang tersedia. Jika memang target atau capaiannya dirasa sudah optimal maka anggaran tersebut akan dihemat.
 Mengenai serapan belanja tak langsung yang dinilai rendah, Agus menjelaskan bahwa satker yang dipimpinnya berfungsi sama dengan satker yang lain. Mengenai dana hibah atau bantuan yang masuk ke belanja tak langsung, apabila tidak ada rekomendasi dari satker yang menangani maka BPPKA tidak bisa mencairkannya sehingga akan mempengaruhi serapan.
 Sedangkan dari sisi realisasi program, Komisi B menilai BPPKA dinilai cukup baik. Dari 12 program yang disusun, 85 persen terealisasi diantaranya program peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana sebesar 92 persen, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terealisasi 92 persen, dan peningkatan kinerja pemerintah yang terealisasi 95 persen.
 Anggota Komisi B, Sri Wahyuningsih juga mengapresiasi efisiensi tersebut. Harapannya program yang sudah direncanakan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu Sri Wahyuningsih juga menanyakan berapa target dan realisasi PAD di tahun 2016.
 Menanggapi pertanyaan tersebut, Agus menjelaskan bahwa PAD tahun 2016 dari pajak daerah dianggarkan sebesar Rp 27 miliar dan realisasinya mencapai Rp 31 miliar (115 persen). PAD tersebut bersumber dari perhotelan yang ditarget sebesar Rp 600 juta dan terealisasi sebesar Rp 800 juta (122 persen). Dari pajak resto ditargetkan sebesar Rp 2 miliar dan terealisasi sebesar 125,9 persen. Pajak hiburan ditargetkan dari Rp 585 juta dan terealisasi menjadi Rp 630 juta (118,34 persen).
 Kemudian pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp 930 juta terealisasi menjadi Rp 1 miliar lebih (108 persen). PJU yang direncanakan sebesar Rp 12 miliar mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 13,204 miliar (109,27 persen). Parkir yang direncanakan sebesar Rp 85 juta terealisasi sebesar Rp 100 juta (117 persen). Pajak air bawah tanah terealisasi sebesar Rp 360 juta (124 persen).
 Sedangkan dari PBB yang ditargetkan sebesar Rp 6 miliar terealisasi menjadi 102 persen. Hak atas tanah dan bangunan yang ditargetkan sebesar Rp 3 miliar terealisasi menjadi sebesar Rp 5 miliar (150 persen). Retribusi daerah secara keseluruhan dari Rp 13 miliar terealisasi menjadi sebesar Rp 12 miliar (98 persen).
 Diakhir RDP Komisi B merekomendasikan agar BPPKA melaksanakan program secara maksimal menyerap anggaran dengan baik dan tetap menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.