Probolinggo— Komisi A DPRD Kota Probolinggo meminta Dinas Pendidikan untuk segera melakukan sosialisasi terkait Perda Pendidikan kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK dalam hearing yang digelar pada hari Jumat lalu (10/6).
RDP (rapat dengar pendapat) yang digelar Komisi A DPRD Kota Probolinggo dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kepala SMKN 2 Kota Probolinggo. Komisi A merasa masih ada Kepala Sekolah yang tidak tahu tentang isi dan sanksi yang tercantum dalam Perda pendidikan tersebut. Sehingga melalui hearing ini, Komisi A merekomendasikan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 untuk menghentikan pungutan insidental tersebut.
Dalam hearing tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Probolinggo mengaku tidak tahu jika pungutan insidental dilarang Perda dikarenakan Dinas Pendidikan belum pernah melakukan sosialisasi Perda tersebut sejak disahkan. Hal ini juga diakui oleh Kabid Dikmen Dinas Pendidikan.
Untuk itu Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, H. Ali Muhtar menegaskan kepada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk segera melakukan sosialisasi Perda Pendidikan. Perda Pendidikan seharusnya sudah disosialisasikan sejak disahkan karena berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, Ali Muhtar meminta pungutan insidental di SMKN 2 dipending hingga sosialisasi Perda Pendidikan dilakukan. Selain itu juga Dinas Pendidikan diminta untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas penarikan insidentil tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan berjanji akan segera melakukan sosialisasi Perda Pendidikan. Apalagi  disaat musim penerimaan siswa baru (P2DB) sehingga Komisi A mendesak untuk dilakukan sosialisasi Perda Pendidikan. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.