Probolinggo— Memasuki masa sidang III tahun 2016, DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 3 Raperda Tahun 2016 pada hari selasa (9/8) lalu. Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, rapat paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, SH dan didampingi oleh 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo.

Nota penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 3 raperda Tahun 2016 seharusnya dibacakan oleh Walikota Probolinggo, namun karena bersamaan dengan kegiatan yang harus dihadiri oleh Walikota Probolinggo di Jakarta sehingga penyampaian nota penjelasan tersebut diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

Penyampaian nota penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 3 raperda Tahun 2016 didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sehingga  Walikota Probolinggo selaku kepala pemerintahan bersama DPRD memandang perlu untuk membuat produk hukum daerah sebagai landasan kebijaksanaan yuridis formal dalam bentuk peraturan daerah.

3 (tiga) raperda yang akan dibahas dalam masa sidang III Tahun 2016 adalah pertama, Raperda Kota Probolinggo tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Probolinggo. Pembentukan perangkat daerah yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menganut prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Organisasi perangkat daerah dikelompokkan berdasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (Strategic Apec), Sekretaris Daerah (Middle Line), Dinas Daerah (Operating Core), Badan/fungsi penunjang (Technosstructure) dan Staf pendukung (Supporting Staff).

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Bobot dari variable umum adalah sebesar 20 %, sedang variable teknis adalah sebesar 80%. Dan besaran perangkat daerah dikategorikan dalam 3 (tiga) tipelogi, yaitu Sekretariat Daerah tipe A,B dan C; Sekretariat DPRD tipe A, B dan C; Inspektorat tipe A, B dan C; Dinas tipe A, B dan C; Badan tipe A, B dan C; Kecamatan tipe A dan B. sehingga berdasarkan kewenangan dan ketentuan tersebut maka perlu menetapkan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Probolinggo.

Kedua, Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo. Usulan pembahasan raperda tersebut telah disampaikan dan ditetapkan oleh Keputusan Ketua DPRD Kota Probolinggo Nomor : 188.45/14/KPTS.DPRDKOTA/425.050/2015 tentang program legislasi daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 tanggal 25 November 2015. Namun karena ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang akan segera disahkan, maka pembahasan raperda tentang perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo ditunda dengan pertimbangan tidak efektif karena BPBD akan diubah secara keseluruhan menjadi Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada saat itu.

Sehingga berdasarkan kronologis tersebut maka Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kota Probolinggo diusulkan kembali untuk dapat dibahas dan ditetapkan.

Ketiga, Raperda tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum. Dengan banyaknya penerangan jalan umumdi Kota Probolinggo yang mencapai 11.866 titik, memberikan beban yang sangat tinggi bagi APBD Kota Probolinggo. Dengan adanya penerimaan pajak penerangan jalan umum sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memenuhi pembiayaan penggunaan daya listrik.

Untuk melaksanakan penataan dan pengendalian pemasangan penerangan jalan umum yang baru serta untuk meminimalisir beban Pemerintah Kota Probolinggo untuk membayar beban penggunaan listrik yang digunakan untuk penerangan umum perlu diatur adanya perencanaan, penataan, pengendalian dan pengawasan/pengamanan terhadap pemasangan baru penerangan jalan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (PJL) di Kota Probolinggo. Sehingga perlu ditetapkan adanya peraturan daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk melaksanakan kewenangan tersebut dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta dalam melakukan pemasangan penerangan jalan umum.

Dengan disampaikannya penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 3 raperda ini untuk selanjutnya dapat dilakukan kajian secara mendalam dalam rapat-rapat panitia khusus DPRD. (md)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.