Probolinggo—Setelah paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi, DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi tentang pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Senin (21/8) di ruang sidang utama.

            Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur didampingi para Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan serta dihadiri Walikota Probolinggo beserta jajaran pejabat Pemkot Probolinggo.

            Ketua DPRD mengatakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara adalah untuk memadukan secara optimal, keserasian dan keselarasan pandangan dan pendapat antara pihak DPRD Kota Probolinggo dengan eksekutif terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemandangan umum Fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara yakni Fraksi PKB dengan juru bicara H. Syaifudin, Fraksi GeDe dengan juru bicara Samsul Arifin, Fraksi Golkar dengan juru bicara Jamiatul Holifan, Fraksi PDIP dengan juru bicara Andri Purwo Hartono, Fraksi PPP dengan juru bicara Robit Rijanto, Fraksi Nasdem dengan juru bicara Hj. Ananingsih yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran kepada eksekutif.

            Menanggapi pemandangan umum dari Fraksi-Fraksi, Walikota Probolinggo manyampaikan penjelasannya secara rinci, diantaranya mengenai pertanyaan dari Fraksi PKB tentang rekomendasi Badan Anggaran yang tertuang dalam laporan hasil kerja Banggar tentang pembahasan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2016 agar dilakukan audit investigasi terhadap 3 (tiga) OPD yakni RSUD dr. Mohammad Saleh, DPUPR dan BPPKAD. Walikota menjelaskan sampai saat ini rekomendasi tersebut belum ditindak lanjuti mengingat BPK RI berdasarkan Undang-Undang memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menentukan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan standar lingkungan profesi audit secara internal dan telah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi di bidang pemeriksaan.

            Pemandangan umum dari Fraksi GeDe terkait pengelolaan PAD yang secara keseluruhan dipandang belum optimal khususnya realisasi pendapatan retribusi yang tidak mencapai target. Walikota Probolinggo menjelaskan bahwa secara keseluruhan objek penerimaan PAD telah tercapai bahkan melampaui target. Namun pada 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang tidak mencapai target adalah pada retribusi perizinan tertentu, dimana retribusi ini diperoleh dari izin mendirikan bangunan (IMB), izin berjualan minuman beralkohol dan izin gangguan atau keramaian.

            Kemudian pemandangan umum dari Fraksi Golkar terkait rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 55,90 persen, Walikota Probolinggo menjelaskan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) Terdapat pekerjaan fisik maupun non fisik melalui mekanisme lelang yang mengalami retender; (2) Tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan belanja modal yang bersumber dari DID yang digunkan untuk pembiayaan fungsi pendidikan dan DAK bidang pendidikan dikarenakan keterlambatan juknis; (3) Adanya realisasi progress fisik pembangunan infrastruktur sebesar Rp 20,8 miliar pada program atau kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; (4) Prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan dan tidak terealisasinya anggaran belanja modal tanah pada 4 (empat) OPD yaitu DPUPR, DLH, BKKAD, dan DP3A KB.

            Sementara itu pemandangan umum Fraksi PDIP terkait rendahnya realisasi belanja bantuan social sebesar Rp 1.298.850.000 atau 28,74 persen, ditanggapi Walikota Probolinggo dengan menjelaskan bahwa anggaran bantuan sosial yang diberikan berupa uang kepada individu atau masyarakat yang dikelola oelh BPPKAD selaku PPKD dan bersifat insidentil atau sesuai kebetuhan.

            Pemandangan umum dari Fraksi PPP tentang sumber pendapatan daerah yang sampai saat ini tidak jelas sistem pengelolaan pendapatannya seperti BJBR, Walikota Probolinggo menjelaskan bahwa Pemkot Probolinggo hanya dapat mengambil hasil sewa lahan dan pajak restoran sedangkan retribusi lain-lain tidak diatur.

            Dan terakhir, pemandangan umum dari Fraksi Nasdem terkait urusan wajib pendidikan, Walikota Probolinggo menjelaskan bahwa program pemerintah terkait pendidikan dasar adalah tanggung jawab sepenuhnya bagi pemerintah dan negara.

            Walikota Probolinggo menyambut baik atas pandangan, masukan dan koreksi serta saran yang telah di sampaikan oleh fraksi-fraksi sebagai  bentuk komunikasi yang interaktif antara pihak Pemerintah dan DPRD. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.