Komisi C kembali melaksanakan sidak ke UD Sejati dan Pusat perbelanjaan KDS bersama Disnaker dan SPSI Kota Probolinggo, Kamis (13/3). Sidak ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat tentang penahanan ijazah karyawan yang dijadikan jaminan kerja. Tidak hanya di KDS saja, namun praktik ini juga berlaku umum untuk usaha distributor dan pertokoan.

Dalam sidak tersebut, Disnaker Kota Probolinggo memberi tenggat waktu sepekan untuk UD Sejati dan Pusat Perbelanjaan KDS untuk mengembalikan ijazah karyawan. Menurut Kepala Disnaker, Acep Arif Hidayat, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena untuk bekerja, pekerja cukup menyerahkan fotokopinya saja. Hal ini juga diamini oleh Ketua Komisi C, Haris Nasution yang menganggap tindakan tersebut memiliki resiko tinggi dan konsekuensi besar, apabila terjadi kebakaran atau hilang.

Mendengar desakan dari Disnaker dan Komisi C, Kepala Administrasi KDS mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan  akan menyampaikan desakan tersebut kepada HRD di Pasuruan.

Sementara itu, kasus pemutusan hubungan karyawan (PHK) oleh UD Sejati terhadap sejumlah karyawannya, kini berada di tangan Sekda Kota Probolinggo. Perlu diketahui kasus UD Sejati ini merupakan kasus yang tak kunjung selesai, rekomendasi dari Komisi C pun telah diberikan. Namun hingga kini pelaksanaan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan rekomendasi dewan sehingga cenderung merugikan para pekerja. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.