Probolinggo—Kamis (14/7) DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap 2 raperda Kota Probolinggo Tahun 2016. Rapat paripurna DPRD yang bertempat di ruang sidang utama dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo didampingi 2 Wakil Ketua DPRD, dan Wakil Walikota Probolinggo.
Pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota penjelasan Walikota Probolinggo tentang 2 raperda yaitu raperda dana cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan raperda tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Penyampaian pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan  dengan juru bicara Andre Purwo Hartono yang mempertanyakan mengenai biaya kampanye yang diserahkan kembali kepada pasangan calon dan apakah diakomodasi didalam raperda tersebut. Selain itu Fraksi PDIP juga mempertanyakan pengaturan biaya pemilihan Gubernur yang berbarengan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Fraksi PDIP juga meminta penjelasan karena terjadi kenaikan sebesar 300 persen atas biaya Pilwali tahun 2018 dengan tahun 2013.
Fraksi PKB adalah Fraksi yang mendapat giliran terakhir dalam penyampaian pemandangan umum dengan juru bicara Abdul Azis. Fraksi PKB mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Probolinggo yang telah menjalankan Perda tentang pengendalian hiburan malam sehingga di bulan ramadhan lalu tempat hiburan karaoke pun tutup.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PKB bahwa raperda tentang dana cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 terdapat 5 faktor kunci keberhasilan Pilwali yaitu tingkat partisipasi tinggi, menghasilkan paslon terbaik, pilkada dijalankan oleh orang yang taat aturan, Pilkada dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan akuntabel dan cukup, serta setiap tahapan dapat berjalan lancar. Selain itu juga Fraksi PKB  menambahkan bahwa raperda CSR ini diharap dapat membantu masyrakat yang kurang mampu. (md)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.