Penjadwalan pembahasan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terancam molor dari renja DPRD Kota Probolinggo yang telah ditetapkan. Hingga kemaren Senin (10/3) belum ada satupun draft yang masuk. Sehingga hal ini jelas menghambat fungsi legislasi DPRD Kota Probolinggo.

Keenam Raperda itu diantaranya adalah tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 3/2009 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Raperda Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih dan RPJMD.

Fungsi legislasi DPRD perlu kerjasama dengan eksekutif agar tetap bisa berjalan, begitu juga dengan fungsi penganggaran. Oleh karena itu, DPRD Kota Probolinggo menyayangkan draf Raperda yang belum masuk ke meja DPRD. Ditambah lagi waktu pembahasannya kian mepet. Padahal seharusnya sesuai prosedur, draf Raperda masih akan menjalani sinkronisasi oleh Banleg sebelum dibahas dan proses itu bisa menelan waktu hingga sebulan.

Ditambah lagi pada bulan April nanti sudah memasuki masa kampanye dan pemungutan suara Pemillu Legislatif, sehingga DPRD Kota Probolinggo pesimis dapat merampungkan 6 Raperda tersebut tepat waktu. Konsekuensinya, 6 Raperda tersebut akan membebani masa sidang kedua periode Mei-Agustus. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.