Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan konsep yuridis yang didasarkan pada pendekatan formal semata, tetapi juga merupakan sebuah pendekatan konsep yang secara materil atau substansial harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang responsif dan berkeadilan, memiliki kepastian hukum, dan berorientasi sebesar-besarnya pada kesejahteraan masyarakat.

Konsep inilah yang diusung oleh DPRD Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo di dalam membahas 4 Raperda Kota Probolinggo tahun 2013, yang saat ini telah memasuki babak terakhir penetapan 4 Raperda menjadi Perda Kota Probolinggo pada Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Selasa (24/12).

Rapat paripurna Penetapan Keputusan DPRD tentang 4 Raperda  Kota Probolingo tahun 2013 dipimpin oleh Ketua DPRD, HM Sulaiman dengan menghadirkan Walikota Probolinggo, HM. Buchori, SH, M.Si.

Dalam Rapat Paripurna ini juga disampaikan Pendapat Akhir Fraksi yang menyatakan bahwa 4 Raperda yang terdiri dari Raperda Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo (RPJPD) Tahun 2005-2025, Raperda Perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Raperda tentang Irigasi dan Raperda teantang Pengelolaan Cagar Budaya, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo tahun 2013.

Dengan demikian penandatanganan keputusan oleh DPRD Kota Probolinggo dan  Walikota Probolinggo terhadap 4 Raperda Kota Probolinggo Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo dapat dilaksanakan.

Setelah penandatangan selesai Rapat Paripurna dilanjutkan dengan Sambutan dari Walikota Probolinggo yang sekaligus merupakan rangkaian acara terakhir dalam Rapat Paripurna pada hari ini. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.