Probolinggo– Diawal tahun 2016 ini, DPRD Kota Probolinggo mendapat kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Pati bersama eksekutif Pemda Kabupaten Pati pada hari rabu (13/1). Kunjungan kerja ini berkaitan dengan penataaan dan penertiban hiburan karaoke di Kota Probolinggo.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Ir. H. Zulfikar Imawan, Pimpinan Komisi A dan Pimpinan Banleg DPRD Kota Probolinggo. Serta melibatkan satuan kerja terkait diantaranya, BPMPP, Dispobpar, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Sudarmaji mengutarakan maksud dan tujuan kunjungannya ke DPRD Kota Probolinggo adalah untuk menimba ilmu soal penataan, dan penertiban hiburan karaoke. Lebih lanjut Sudarmaji mengatakan bahwa secara geografis Kota Probolinggo dengan Kota Surabaya, sehingga karena kedekatan geografis ini juga terkena imbas dari penutupan lokalisasi Dolly yang memungkinkan terjadinya eksodus para penghuninya. Untuk itu Komisi A DPRD Kabupaten Pati ingin mengetahui bagaimana pemerintah dan dewan setempat mengatasinya.
Salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati mengatakan bahwa di daerahnya terdapat 24 lebih tempat hiburan, sehingga pihaknya ingin mengetahui langkah-langkah antisipasi dan tindakan represif yang dilakukan Satpol PP dan BPMPP kota Probolinggo serta dukungan anggaran dalam upaya menata tempat hiburan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Ir. H. Zulfikar Imawan menyampaikan bahwa DPRD Kota Probolinggo telah telah menyelesaikan dan menetapkan Perda hiburan. Dan sekarang ini sedang menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo memberi kesempatan kepada satker terkait, Satpol PP dan BPMPP untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Kasat Pol PP Suhari Wasis Ismoyo mengatakan bahwa hal yang paling sering dilakukan Satpol PP Kota Probolinggo adalah patroli sebagai bentuk antisipasi dan pengawasan. “Hampir setiap malam kita patroli, dari sisi dukungan anggaran memang sangat cukup. Jumlah personil sekitar 110 lebih sehingga setiap waktu kita bagi dengan sistem piket. Sedangkan yang sedang tidak piket tetap harus on call karena sewaktu-waktu bisa dibutuhkan.
Selain itu dalam hal penertiban ataupun operasi, Satpol PP Kota Probolinggo melibatkan jajaran samping seperti kepolisian dan TNI. “Sewaktu-waktu kita akan operasi cukup lewat telepon saja. Ya memang harus dikoordinasikan dan membangun komunikasi sejak awal dengan jajaran samping”, terang Wasis.
Lebih lanjut Wasis mengatakan yang terpenting adalah ketika mengetahui adanya pelangggaran maka harus segera ditindak dengan tegas. Komitmen ini harus tetap dibangun, dan ketegasan berupa peringatan keras telah diberikan Pemerintah Kota Probolinggo kepada salah satu tempat karaoke yang ada di Kota Probolinggo.
Dari BPMPP, Muhammad Abbas mengatakan bahwa berdasarkan regulasi Undang-Undang maupun Peraturan Menteri tidak ada batasan soal hiburan. Hanya saja pengaturan di daerah haruslah tetap ada supaya hiburan tersebut tidak melakukan pelanggaran. “Pijakannya bisa dengan Peraturan Bupati seperti di Kabupaten Pati”, Ujar Abbas.
Ketua Banleg DPRD Kota Probolinggo, Hamid Rusdi juga menambahkan bahwa dalam upaya penataan dan penertiban tempat hiburan, DPRD Kota Probolinggo menaruh perhatian besar, baik dalam hal regulasinya juga mengenai anggarannya. Bahkan anggaran di Satpol PP ditambah karena memang DPRD Kota Probolinggo memiliki komitmen tentang hal ini.
Mendengar penjelasan dari DPRD Kota Probolinggo dan satker terkait, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo mengaku puas dan memahami penjelasan yang diberikan tadi. Sehingga bekal ilmu yang diperoleh dapat memberikan gambaran untuk langkah selanjutnya. (md) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.