Probolinggo—Pembahasan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 telah memasuki tahap terakhir yakni rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan acara penyampaian pendapat fraksi-fraksi, penetapan keputusan DPRD dan sambutan Walikota Probolinggo yang digelar hari Sabtu (30/9) di ruang sidang utama.

            Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan serta Walikota Probolinggo beserta jajarannya.

            Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur mengatakan rapat paripurna DPRD ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian tahapan pembahasan raperda tentang perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan DPRD maka didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi.

            Semua fraksi di DPRD Kota Probolinggo dapat menerima dan menyetujui raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo serta menerima semua usul, saran, pendapat atau masukan yang telah disampaikan oleh Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi untuk diangkat menjadi saran DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            Maka berdasarkan persetujuan yang telah diberikan oleh Anggota DPRD maka dapat dilaksanakan penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan penetapan raperda  tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

            Penandatanganan keputusan DPRD tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 315 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa raperda tentang perubahan APBD Kota Probolinggo Tahu 2017 yang telah mendapat persetujuan DPRD akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi, guna terpenuhinya aspek keserasian kebijakan antara daerah dan nasional, maupun kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta kendali sejauhmana efektivitas perubahan APBD yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.