Probolinggo—Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur, didampingi para Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan serta dihadiri juga oleh Walikota Probolinggo beserta jajarannya, Selasa (15/8) di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo.

            Penyampaian rekomendasi DPRD dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Muchlas Kurniawan yang menyampaikan bahwa hasil audit BPK RI dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kota Probolinggo tahun 2016, laporan atas sistem pengendalian intern dan laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang artinya selama tahun anggaran 2016 laporan keuangan yang diaudit sudah menyajikan komponen atau transaksi Pemerintah Kota yang material secara wajar, kecuali untuk komponen tertentu yang dikecualikan.

            Dari sini DPRD Kota Probolinggo berpendapat bahwa selama satu tahun anggaran 2016 terdapat sejumlah permasalahan pengelolaan anggaran daerah, yang berimplikasi pada tingkat kewajaran pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, pengendalian aset daerah, dan kasus kerugian daerah. Serta jenis opini WDP ini masih sama dengan tahun anggaran 2015, artinya standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak ada kemajuan dalam penatausahaan keuangan daerah terhadap hal-hal yang dikecualikan.

            Menyikapi hal tersebut DPRD Kota Probolinggo memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo diantaranya, supaya dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang baik, benar dan tepat sasaran; Walikota Probolinggo dapat menegur, memberikan saran dan arahan yang sifatnya memotivasi kepada OPD terkait terutama yang mendapat catatan dari BPK RI; dan  perlu ada back up SDM yang mumpuni untuk mengkaji sistem baru agar sesuai dan memudahkan kinerja untuk menghindari temuan yang berulang kali dari tahun ke tahun.

            Kemudian di bidang aset DPRD Kota Probolinggo menyarankan untuk melakukan pendataan yang dimulai dari unit terkecil dengan mendata semua catatan yang ada dan melaporkan ke unit di atasnya dan begitu seterusnya serta memberikan reward khusus bagi OPD yang bisa menyelesaikan masalah aset. Masing-masing OPD juga perlu memiliki tenaga ahli sehingga dapat mendata dengan benarbaik aset bergerak atau tidak bergerak.

            Tak ketinggalan DPRD Kota Probolinggo juga memberikan rekomendasi kepada Inspektorat sebagai garda terdepan secara internal diharapkan lebih tegas dan efektif dalam pendampingan atau pemeriksaan sehingga dapat memberikan perbaikan sebelum adanya pemeriksaan dari BPK RI. Selain itu Inspektorat perlu melakukan komunikasi dengan OPD yang menjadi temuan BPK RI serta perlu membentuk tim fokus untuk memperbaiki pengawasan internal pada OPD.

            Diakhir penyampaian rekomendasi, DPRD Kota Probolinggo meminta Pemerintah Kota Probolinggo dapat melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI atas temuan pemeriksaan dan DPRD akan memantau dengan ketat atas progress tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK Ri baik yang sudah selesai, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam rapat berkala dengan tim Pemerintah Kota Probolinggo.

            DPRD Kota Probolinggo tetap berharap hasil LHP BPK RI tahun 2017 mendatang dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.