Probolinggo—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan raperda tentang perubahan APBD TA 2017, Kamis (13/9).

            Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Imawan dihadiri pelaksana harian Sekretaris Daerah, A. Sudiyanto mewakili Walikota Probolinggo serta anggota DPRD Kota Probolinggo.

            Bertolak dari penyampaian nota keuangan Walikota Probolinggo pada rapat paripurna sebelumnya, ditindaklanjuti dengan telah dilaksanakannya pengkajian dan pembahasan oleh fraksi melalui rapat fraksi-fraksi DPRD pada tanggal 12 sampai dengan 13 September 2017. Dengan mencermati seluruh komponen baik pada sisi pendapatan, pengeluaran, belanja langsung dan tidak langsung serta belanja modal, sebagai biaya kegiatan yang direncanakan.

            Pemandangan umum sebagai hasil dari pengkajian dan telaah fraksi-fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Fraksi yang mendapat giliran pertama untuk menyampaikan pemandangan umumnya adalah Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Hariyanto. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dalam beberapa hal diantaranya : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2017 mengalami kenaikan dari Rp 152.482.694.840,- menjadi Rp 183.596.221.900,- atau kenaikan target sebesar 20,40 %, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kenaikan yang cukup besar itu disebabkan oleh apa? karena potensinya yang bertambah atau target sebelumnya yang kurang maksimal; (2) Dana perimbangan yang berasal dari DAU dan DAK mengalami pengurangan dari anggaran semula yaitu 1,76 % dan 19,3 %, sehingga sejauh mana pengaruhnya pada program dan kegiatan yang telah direncanakan; (3) Permasalahan utama pendapatan daerah diantaranya adalah terbatasnya jenis dan potensi pajak/retribusi daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. menurut Fraksi PDI Perjuangan masih banyak potensi PAD yang belum tergali maksimal; (4) Titik-titik pengaspalan jalan yang masih tidak sempurna seperti di jalan depan Kecamatan Kedopok sampai ke perempatan Wonoasih dan di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih ±40 meter dari batas kota ke utara, Fraksi PDI Perjuangan menanyakan kekurangan hal tersebut karena keberadaannya membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman; (5) Limbah Pabrik Tahu di wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul sangat meresahkan masyarakat sekitar karena baunya yang kurang sedap dan kumuh, hingga saat ini belum ada penanganan serius dari Pemkot Probolinggo; (6) Dinas Lingkungan Hidup dalam perubahan APBD TA 2017 mendapat penambahan anggaran ±Rp 30 miliar, seharusnya dapat menunjang kebutuhan sarana prasarana di DLH. Tetapi Fraksi PDI Perjuangan masih melihat keterbatasan sarana sehingga sampah banyak yang tidak terangkut; (7) Akhir-akhir ini marak dibangun dan dipasang baliho yang dibuat secara permanen dan penempatannya yang mengganggu pengguna jalan. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan tentang bagaimana proses perijinannya.

            Giliran kedua adalah Fraksi PPP dengan juru bicara Robit Rijanto, menyampaikan saran dan masukan diantaranya : (1) Belanja daerah ditarget sebesar Rp 1.166.509.237.406,12 dan belanja langsung ditarget sebesar Rp 398.708.966.454,60 merupakan anggaran terbesar selama ini. Fraksi PPP menanyakan target perubahan APBD TA 2017 apakah masuk dalam kategori tersebut?; (2) Permasalahan utama perubahan belanja daerah diantaranya adalah rendahnya realisasi anggaran belanja sehingga SILPA menjadi besar. Kedepan agar tidak menabung SILPA tetapi lebih baik dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Fraksi PPP menanyakan trik apakah yang dipakai agar di akhir tahun 2017 tidak menyisakan SILPA yang sangat banyak; (3) Penurunan anggaran di Disdikpora sebesar Rp 242.136.215.881,55 Fraksi PPP menganggap ketidakseriusan Disdikpora dalam menggunakan anggaran tahun 2016 sehingga menyisakan SILPA yang banyak. Wajar saja di perubahan APBD TA 2017 mengalami penurunan anggaran. Fraksi PPP menanyakan langkah antisipasi apa sajakah yang dilakukan oleh Disdikpora; (4) Dengan sisa waktu yang sangat sedikit bisakah DPUPR menyelesaikan pekerjaannya? Sebagai contoh keusakan di Jalan Brantas sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan; (5) Penambahan anggaran sebesar Rp 14.350.921.076,002 pada Diskominfo untuk memenuhi kebutuhan informasi warga Kota Probolinggo, langkah dan program apa yang akan dilakukan ?; (6) Banyaknya keluhan dari pasien kelas III yang menggunakan BPJS terkait kekurangan kamar sehingga pasien merasa kurang diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Fraksi PPP menanyakan langkah dan solusi yang akan dilakukan pihak rumah sakit agar semua pasien dapat ditangani maksimal.

            Fraksi GeDe (Gerindra-Demokrat) mendapat giliran berikutnya dengan juru bicaranya AAA. Rudyanto, menyampaikan pemandangan umumnya antara lain ditujukan pada BPPKAD. Fraksi GeDe menanyakan target penerimaan PAD TA 2017 sebelum perubahan sebesar Rp. 152.482.694.840,66 dan setelah perubahan APBD TA 2017 target dinaikkan sebesar Rp 183.596.221.900,66 berarti ada kenaikan target PAD sebesar Rp 31.311.527.060,00 atau sebesar 20,40 %, apakah kenaikan target PAD tersebut sesuai dengan perhitungan potensi riil PAD yang ada dan bukan semata-mata sekedar menaikkan target PAD saja. Selain itu Fraksi GeDe juga meminta penjelasan pada Disdikpora, anggaran yang diajukan untuk pembangunan infrastruktur berupa gedung dan ruang kelas apakah mampu diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan serta pada APBD TA 2017 Disdikpora menganggarkan pengadaan sarana laboratorium computer sekolah sebesar Rp 400.000.000,-, kemudian pada perubahan APBD TA 2017 menjadi Rp. 4.023.750.000,- berarti ada tambahan sebesar Rp 3.623.750.000,-. Namun kenyataan di lapangan masih ada sekolah yang meminta sumbangan kepada wali murid/komite dengan dalih untuk biaya perawatan.

            Bappeda Litbang juga mendapat sorotan dari Fraksi GeDe yang meminta penjelasan terkait sejauhmana perkembangan proses kajian rencana relokasi Pasar triwung Kidul dan apakah anggaran tersebut sudah masuk dalam perubahan APBD TA 2017. Selain itu Fraksi GeDe juga meminta penjelasan tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam merealisasikan serapan anggaran agar tercapai 100 % di akhir tahun anggaran 2017. Juga mengenai banyaknya PHK akibat perusahaan dan UMKM yang gulung tikar, upaya apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengantisipasi pengangguran dan merespon kondisi tersebut.

            Giliran berikutnya adalah Fraksi PKB dengan juru bicaranya Abdul Azis  meminta penjelasan antara lain terkait : (1) Fraksi PKB meminta pandangan kebijakan politik dalam bidang anggaran terhadap implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 dan gambaran program-program strategis dalam bidang penguatan pendidikan karakter di Kota Probolinggo; (2) Langkah-langkah kongkrit apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penyelesaian penyerahan aset Terminal Bayuangga kepada Pemerintah Pusat; (3) Batas akhir penguasaan Probolinggo Plaza oleh PT Avila Prima pada tanggal 30 Oktober 2017, Fraksi PKB meminta penjelasan apakah penyerahan tersebut dapat berjalan mulus dan apakah membutuhkan anggaran untuk merampungkan proses tersebut; (4) Bagaimana urgenitas pengadaan alat-alat berat karena apabila disewakan kepada pihak ketiga tidak akan signifikan jika dihitung dari sisi modal dan laba; (5) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan turunnya kategori fiskal; (6) PAD semula sebesar Rp 152,4 milyar lebih bertambah menjadi Rp 31,1 milyar lebih, dari manakah tambahan tersebut; (7) Dana Perimbangan semula sebesar Rp 691,8 milyar lebih berkurang menjadi Rp 37,6 milyar lebih, pada pos manakah yang berkurang; (8) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah semula Rp 50,2 milyar lebih bertambah menjadi Rp 15,5 milyar lebih, mengapa naik sekian; (8) Pada sisi belanja pegawai semula sebesar Rp 52,5 milyar lebih  bertambah menjadi sebesar Rp 5,7 milyar lebih, apa penyebabnya dan pegawai mana saja yang akan ditambah serta berapa jumlah pegawainya; (9) Berdasar kepatuhan DPRD terhadap PP Nomor 18 Tahun 2017, mobil yang selama ini dimanfaatkan oleh alat kelengkapan dewan telah dikembalikan ke bidang aset BPPKAD. Namun demikian tentu ada tambahan kendaraan yang masih layak pakai sebagai mobil dinas, perawatan mobil tersebut melekat pada SKPD apa dan berapa penganggarannya. Selain itu apakah tidak ada rencana Pemerintah Kota Probolinggo menghibahkan sebagian kendaraan kepada ormas-ormas, serta berapa jumlah kendaraan dinas yang laik operasi baik sepeda motor maupun mobil yang akan dihapus di tahun 2017 ini dan adakah anggaran apraisalnya; (10) Dana hibah untuk operasional Panwas selama tahun 2017 pada perubahan APBD TA 2017 berapa anggarannya, lalu berapa jumlah sepeda motor dan mobil yang dipinjam pakaikan kepada Panwas untuk menopang kinerjanya, dimana letak secretariat yang dipinjampakaikan untuk Panwas dan berapa jumlah pegawai ASN yang diperbantukan di Sekretariat Panwas.

            Fraksi Golkar mendapat giliran selanjutnya dengan juru bicaranya Abdus Syukur, meminta penjelasan antara lain terkait: (1) Pendapatan daerah khususnya pada dana perimbangan mengalami pengurangan sebesar Rp 37.687.000.000,- sehingga yang semula sebesar Rp 691.807.000.000,- menjadi Rp 654.119.000.000,-. Pengurangan ini karena pada alokasi DAU dan DAK yang menurun. Pemerintah pusat sebagai pemangku keputusan turunnya DAU dan DAK memiliki alasan mendasar sehingga DAU dan DAK Kota Probolinggo dikurangi; (2) Target PAD dan pendapatan lain-lain daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 45.019.000.000,- Fraksi Golkar berharap trend positif ini terus ditingkatkan dan permasalahan utama yang berkaitan dengan keterbatasan jenis pajak dan rertribusi serta terbatasnya SDM di bidang perpajakan segera bisa teratasi sehingga potensi yang ada dapat dioptimalkan; (3) Berkurangnya belanja pegawai yang semula sebesar Rp 438.737.000.000,- menjadi Rp 349.307.000.000,- atau berkurang sebesar Rp 89.430.000.000,- dan belanja tidak terduga yang semula dianggarkan Rp 3.612.000.000,- menjadi 1.719.000.000,- atau berkurang sebesar Rp 1.893.000.000,-. Fraksi Golkar minta penjelasan penyebab menurunnya anggaran tersebut; (4) Fraksi Golkar meminta penjelasan pada belanja hibah ada kenaikan sebesar Rp 5.862.000.000,- dari semula sebesar Rp 37.953.000.000,- menjadi Rp 43.815.000.000,-; (5) Fraksi Golkar meminta penjelasan pada belanja langsung terjadi kenaikan anggaran, baik pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung semula dianggarkan sebesar Rp 438.737.000.000 menjadi sebesar Rp 767.800.000.000,- atau bertambah Rp 280.460.000.000,-; (6) Fraksi Golkar meminta penjelasan pada penambahan anggaran sebesar Rp 280.460.000.000,- dengan waktu akhir tahun sekitar 2 bulan ke depan cukup pendek. Sehingga Fraksi Golkar berharap pelaksanaan perubahan anggaran sudah mempertimbangkan besaran anggaran, SDM serta waktu yang ada.

            Giliran terakhir adalah Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Hariyanto meminta penjelasan antara lain terkait : (1) Kenaikan pada PAD sebesar Rp 183.596.221.900,- atau 20,40 % disebabkan oleh faktor apa saja; (2)Dana perimbangan yang berasal dari DAU dan DAK masing-masing mengalami pengurangan dari anggaran semula, yaitu 1,76 % dan 19,93 %, sejauh mana pengaruhnya pada program dan kegiatan yang telah direncanakan; (3) Banyak potensi PAD yang belum tergali maksimal, Fraksi PDI Perjuangan meminta potensi yang ada dapat dipikirkan untuk menjadi progress ke depan; (4) Tindak lanjut DPUPR atas kekurangan pada titik-titik pengaspalan jalan yang masih tidak sempurna seperti di Jalan kedopok sampai dengan perempatan Wonoasih ±40 meter dari batas kota ke utara; (5) Tindak lanjut Pemerintah Kota Probolinggo melalui dinas terkait untuk menangani permasalahan limbah pabrik tahu di wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul yang memiliki bau kurang sedap dan sungai yang sangat kumuh; (6) Fraksi PDI Perjuangan menanyakan mengapa DLH tidak menambah sarana untuk memenuhi kebutuhan seperti gerobak sampah sehingga sampah-sampah segera bisa terangkut ke TPS; (7) Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait proses perijinan baliho yang dibuat secara permanen dan penempatannya mengganggu pengguna jalan.

            penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut nantinya akan di jawab oleh Walikota Probolinggo melalui rapat paripurna berikutnya. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.