DPRD KOTA PROBOLINGGO GELAR PARIPURNAPENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN TENTANG RAPERDA P-APBD TA 2020

Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan acara penyampaian nota keuangan Walikota Probolinggo terhadap raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (22/9). Bertempat di ruang sidang utama, rapat paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Mujib didampingi para Wakil Ketua H.Nasution dan Fernanda Zulkarnain serta Wakil Walikota Probolinggo beserta jajarannya.

Ketua DPRD membuka rapat paripurna dengan menyampaikan dasar hukum dan tujuan pelaksanaan paripurna pada malam hari ini serta mempersilahkan Wakil Walikota Probolinggo menyampaikan nota keuangan.

Dalam nota keuangan yang disampaikan, rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Probolinggo memiliki sejumlah pedoman, antara lain RPJMD 2019-2024, RKPD perubahan tahun 2020, kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon sementara perubahan APBD TA 2020 dan pernyataan anggaran yang meliputi visi, misi, tujuan , sasaran, program dan kegiatan SKPD serta RKA SKPD.

Maksud penyusunan nota keuangan adalah memberikan gambaran secara umum tentang anggaran kinerja sesuai KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2020 yang menjadi landasan penetapan kegiatan beserta alokasi dana yang dibutuhkan selama tahun anggaran 2020. “Tujuan dari nota keuangan ini untuk memudahkan dalam memahami mekanisme perubahan APBD dan membantu pembahasan rancangan APBD,” kata Wakil Walikota.

Secara umum permasalahan utama pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 antara lain terbatasnya potensi pajak daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang masih merupakan dalam batas wilayah pemerintahan serta masih rendahnya beberapa penetapan tarif jika dibandingkan dengan harga pasar atau harga umum, kepatuhan sebagian wajib pajak yang belum sesuai harapan, dan masih terbatasnya SDM bidang perpajakan.

Pendapatan asli daerah (PAD) pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 172 miliar lebih. Adapun dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 605 miliar lebih, berasal dari DAU dan DAK. Lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 139 miliar lebih.

Kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2020 merupakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta pengembangan potensi pendapatan asli daerah. (md)