Probolinggo—Rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Probolinggo dengan acara penyampaian nota penjelasan Pimpinan DPRD terhadap raperda tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD, Agus Rudiyanto Ghaffur dengan didampingi Wakil Ketua DPRD, Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan juga dihadiri Walikota Probolinggo beserta jajarannya, Kamis (6/7).

                Penyampaian nota penjelasan terhadap raperda tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Zulfikar Imawan dilatar belakangi bahwa pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

                Selain itu juga Raperda ini dibentuk dengan tujuan, diantaranya (1) Untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis secara holistic dan komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pemkot Probolinggo dalam rangka pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis urgensitas mengapa perlu dirumuskan raperda tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai dasar pemecahan masalah pemberian dan/atau pelaksanaan hak keuangan dan administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan dilakukannya pelibatan Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelesaian masalah tersebut; (3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan filosofis, landasan yuridis, serta landasan sosiologis pembentukan raperda tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (4) Untuk menawarkan solusi kongkrit model, ruang lingkup, arah dan sasaran terhadap pembentukan raperda tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

                Mengenai relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup raperda tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terbagi dalam 9 bab, terdiri dari Bab I ketentuan umum yang mengatur tentang ruang lingkup pengertian, definisi, jabatan dan istilah terkait dengan peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota; Bab II Azas yang berisi tentang ketentuan azas yang mendasari pengaturan dalam peraturan daerah ini; Bab III Maksud dan tujuan yang berisi tentang ketentuan maksud dan tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini; Bab IV Ruang lingkup yang berisi tentang ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan daerah ini; Bab V yang berisi tentang penghasilan, ketentuan tunjangan kesejahteraan dan penentuan uang jasa yang akan diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; Bab VI yang berisi tentang ketentuan belanja untuk penunjang kegiatan DPRD; Bab VII yang berisi tentang ketentuan pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Bab VIII yang berisi ketentuan lain-lain yang menunjang pelaksanaan peraturan daerah ini; Bab IX yang berisi tentang ketentuan penutup serta perintah pengundangan peraturan daerah ini.

                Dengan telah disampaikannya nota penjelasan ini dapat menjadi penjelasan awal dalam menyusun pendapat Walikota terhadap raperda tentang hak keuangan dan adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.