Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo memperingati HUT RI yang ke 72 dengan menggelar rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada hari Rabu (16/8). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD, Walikota Probolinggo, FKPD serta Kepala OPD se Kota Probolinggo.

            Rapat paripurna istimewa DPRD dibuka oleh Ketua DPRD, Agus Rudiyanto Ghaffur dengan mengatakan bahwa diselenggarakannya rapat paripurna istimewa tersebut sesuai dengan amanat ketatanegaraan dimana setiap peringatan hari kemerdekaan dilakukan rapat paripuran istimewa mendengarkan pidato Presiden. Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden dihadapan sidang tahunan MPR/DPR/DPD dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus.

            “Dalam mengisi kemerdekaan ini, mari kita isi dengan prestasi dan bekerja nyata. Bekerja akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar bila dikerjakan bersama. Sesuai dengan tema HUT RI tahun ini, Indonesia Kerja Bersama. Kami keluarga besar DPRD Kota Probolinggo mengucapkan Dirgahayu RI yang ke 72,” ujar Rudi.

Setelah pembukaan, Ketua DPRD mengajak seluruh peserta melihat televisi yang menyiarkan secara langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI.

Dalam pidatonya Presiden RI, Jokowi menyampaikan pesan simbolik bahwa Indonesia itu beragam terdiri dari berbagai suku dan budaya melalui pakaian adat daerah yang dikenakannya. Selain itu Jokowi mengapresiasi segala bentuk upaya dan terobosan di bidang hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam proses peradilan dan layanan publik. Mahkamah Agung (MA) disebut telah berhasil menerapkan beberapa inovasi dalam layanan peradilan. Beberapa diantaranya ialah penerapan sistem “Audio Text Recording” dan mekanisme penghitungan biaya perkara sendiri secara elektronik.

Sementara itu dalam hal pengawalan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai semakin bekerja dan mengukuhkan perannya. Bahkan dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini MK berhasil mempertahankan komunitas internasional sebagai sekretariat tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia. Sejumlah perkara yang diterimanya, juga dapat diselesaikan dengan baik.

            Adapun dalam hal tata kelola keuangan negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas diberikannya opini wajar tanpa pengecualian bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Ini merupakan kali pertama bagi pemerintah memperoleh opini tersebut.

            Ia juga memberikan apresiasi atas penerapan inovasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian secara intens.

            Melihat sejumlah capaian itu, Presiden Jokowi meminta lembaga negara itu untuk tidak berpuas diri. Sebab tantangan yang dihadapi sekarang ini dan kedepannyan tidaklah ringan. Namun dengan semangat persatuan meyakini bahwa Indonesia akan mampu menjalankan tugas konstitusional menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat serta berkepribadian. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.