Probolinggo – Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda pembacaan saran dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) terhadap pembahasan raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Jumat (7/10) digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo.
Beberapa saran yang penting disampaikan kepada SKPD dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan. Rapat paripurna ini juga dihadiri Wakil Walikota Probolinggo beserta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Dari saran-saran yang disampaikan, Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo menyoroti beberapa SKPD. Diantaranya adalah Dinas Pendidikan yang disarankan supaya sekolah yang telah melakukan pungutan insidental kepada wali murid agar tidak diberikan jatah pembangunan gedung laboratorium. Hal ini telah menyalahi peraturan yang berlaku dan gedung fisik sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah.
Dalam alokasi dana DID (Dana Insentif Daerah) tahun 2014 dan 2015 terdapat silpa sebesar Rp 18 miliar. Sedangkan DAK tahun 2016 ada anggaran sebesar Rp 6 miliar yang digunakan untuk pembangunan laboratorium SMK 1, 2 dan 3.
BKD Kota Probolinggo disarankan oleh Badan Anggaran (Banggar) agar didalam pemilihan kepala SKPD perlu melibatkan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi, mandiri dan terakreditasi supaya menghasilkan pimpinan SKPD yang berkompeten. Selain itu Banggar juga member saran kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) agar didengarkan pendapatnya dalam pemilihan kepala SKPD. Sebab Baperjakat adalah institusi yang berwenang memberikan masukan kepada Walikota terkait pejabat yang akan ditunjuk menjadi kepala SKPD sesuai dengan disilplin keilmuannya.
DPPKA pun juga menjadi sorotan Banggar. Dalam saran yang disampaikan, Banggar menyarankan supaya DPPKA memaksimalkan potensi pendapatan dari sejumlah sector. Salah satunya dari pajak hotel dan restoran agar lebih dioptimalkan dengan menaikkan target pendapatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2016 ini.
Badan Anggaran (Banggar) juga menyampaikan saran kepada Bappeda untuk penyusunan raperda RT/RW perlu melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta diharapkan penyusunan raperda ini sudah bisa dibahas dalam sidang II DPRD tahun 2017. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.