Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna, kali ini dengan agenda penyampaian nota penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 8 (delapan) raperda Kota Probolinggo tahun 2018 berlangsung pada hari Senin (26/3) di ruang sidang utama.

            Rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur dan dihadiri sejumlah anggota DPRD serta Walikota Probolinggo yang diwakili Sekda Kota beserta jajarannya, mempersilakan Sekda Kota untuk membacakan nota penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 8 (delapan) raperda tahun 2018.

            Dalam nota penjelasan yang disampaikan bahwa sesuai keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor : 188/32/KPTS.DPRD/425.050/2017 tentang program pembentukan Perda Kota Probolinggo tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor : 188/3/KPTS.DPRD/425.050/2018 dan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 180/341/425.012/2018, tanggal 27 Februari 2018 Nomor : 180/602/425.012/2018 dan tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 180/1009/425.012/2018 perihal penyampaian usulan raperda Kota Probolinggo masa sidang II tahun 2018 yang telah disampaikan ke DPRD Kota Probolinggo serta berdasarkan rapat Bapemperda DPRD Kota Probolinggo bersama eksekutif tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda Kota Probolinggo tahun 2018 pada tanggal 2-3 Maret 2018 maka kedelapan raperda tersebut masuk dalam masa sidang II dan dapat dilanjutkan untuk dilakukan pembahasan.

1.    Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu

Mendagri telah menetapkan Peraturan Mendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 dan SE Mendagri Nomor : 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang tindak lanjut Permendagri Nomor 19 tahun 2017 serta SE Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor : 188/15405/013.4/2017 tanggal 14 September 2017 tentang tindak lanjut SE Mendagri Nomor : 500/3231/SJ tentang tindak lanjut Permendagri Nomor 19 tahun 2017 sehingga sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai izin gangguan dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu dihapus.

Dari sinilah maka perlu melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu dengan menetapkan Perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

2.    Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2002 tentang pengelolaan air bawah tanah

Merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi. Dalam hal penunjukan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi.

Sehingga daerah Kabupaten/Kota sudah tidak lagi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan sub urusan geologi. Maka berdasarkan keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/55.K/KPTS/013/2016 tentang pembatalan 3 (tiga) raperda Kota Probolinggo mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan air bawah tanah.

3.    Raperda tentang perlindungan sumber daya ikan di perairan umum darat Kota Probolinggo

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatakan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Perda tentang perlindungan sumber daya ikan di perairan umum darat Kota Probolinggo.

4.    Raperda tentang penanggulangan bencana Kota Probolinggo

Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintahan daerah dan DPRD menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimana tanggung jawab dan wewenangnya diatur dalam kebijakan daerah dituangkan ke dalam Perda tentang penanggulangan bencana Kota Probolinggo.

5.    Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan

Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan serta menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional/lokal dalam bentuk arsip di lingkungan Pemkot Probolinggo diperlukan adanya standar penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan, baik dalam pembinaan kearsipan serta penyelamatan arsip. Sehingga tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini perangkat daerah terhadap semua arsip-arsip yang diciptakannya akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga diusulkanlah raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

6.    Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah, menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan , pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Sehingga Pemkot Probolinggo menyusun Perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

7.    Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Probolinggo tahun 2016-2036

Berdasarkan UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Pasal 26 ayat (5) rencana tata ruang wilayah Kota ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Dengan adanya peninjauan kembali tersebut Perda Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Probolinggo tahun 2009-2028 perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan dinamika serta kebutuhan pembangunan dalam rencana tata ruang wilayah yang berkembang semakin cepat dan meningkat.

8.    Raperda tentang perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019

Kebutuhan untuk perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019 sebagai langkah strategis untuk sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi menjadi kebutuhan yang mutlak dan mendesak untuk dilaksanakan.

Hal ini terkait dengan peran strategis RPJMD Kota Probolinggo dimaksud sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah hingga akhir masa jabatan Walikota terpilih. Sehingga diusulkanlah raperda tentang perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019.

Dengan telah disampaikannya nota penjelasan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan 8 (delapan) raperda tersebut sebagai penjelasan awal untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan fraksi-fraksi dan Panitia Khusus. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.