Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna intern dengan acara penyampaian laporan hasil kerja Komisi-Komisi terhadap pembahasan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD tentang KUA PPAS APBD TA 2018 di ruang sidang utama, Jumat (28/7).

                Rapat paripurna intern DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD, Agus Rudiyanto Ghaffur dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo dan Sekretaris DPRD beserta para Kabag.

                Setelah dibuka oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Komisi I mengawali dalam penyampaian laporan hasil kerjanya. Sebagai juru bicara Komisi I adalah Mochammad Bebun menyampaikan beberapa rekomendasi terkait pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2018. Beberapa OPD yang menjadi sorotan salah satunya adalah Disdikpora terkait rencana program pendidikan gratis di Kota Probolinggo yang perlu diapresiasi, mengingat program ini sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Probolinggo. sehingga Komisi merekomendasikan pendidikan gratis tersebut perlu melalui kajian mendalam terutama pada anggaran APBD yang dialokasikan terperinci tentang komponen-komponennya sehingga tidak menimbulkan peluang bagi sekolah untuk memungut biaya pendidikan. Selain itu dalam mendukung program pendidikan gratis, Disdikpora harus menyiapkan sarana prasarana secara merata pada SD/MI maupun SMP/MTS. Sedangkan untuk menertibkan usia wajib pendidikan, Disdikpora perlu menyiapkan anggaran operasional satgas pendidikan yang melibatkan unsur Satpol PP, Dinas Sosial dan Kecamatan.

                Giliran selanjutnya adalah Komisi II dengan juru bicaranya Sri Warsini yang menyampaikan beberapa saran bagi eksekutif, salah satunya adalah KUA PPAS merupakan perencanaan anggaran di masing-masing OPD yang merupakan kedaulatan APBD Pemkot untuk mengambil kebijakan daerah di tahun anggaran berjalan. Sebaiknya Pemkot melakukan belanja daerah sesuai dengan perencanaan OPD masing-masing agar tidak berkesan mengumpulkan SILPA pada akhir tahun anggaran.

                Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan dengan baik. Dari beberapa pengamatan struktur R-APBD tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan rasio antara belanja tidak langsung dan belanja langsung yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Komisi II menyarankan sebaiknya dari tahun ke tahun rasio tersebut terus ditingkatkan agar lebih banyak anggaran yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan.

                Sementara itu Komisi III dengan juru bicara Nur Hudana menyampaikan saran untuk beberapa OPD, salah satunya adalah RSUD dr. Mohammad Saleh. Komisi III menyarankan agar RSUD segera menjalin kerjasama dengan rumah sakit Provinsi Jawa Timur, seperti RSUD dr. Soetomo Surabaya, RSUD Syaiful Anwar malang dan RSUD dr. Soebandi Jember. Kemudian mengenai anggaran kesehatan untuk warga miskin non kuota di tahun 2017 sebesar Rp 3,5 miliar, pada draft KUA PPAS APBD TA 2018 anggaran tersebut menjadi Rp 3,2 miliar sehingga Komisi III menyarankan agar anggaran tersebut tetap pada Rp 3,5 miliar.

                Usai penyampaian laporan hasil kerja Komisi, masing-masing Ketua Komisi menyerahkan laporann hasil kerjanya kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo. Dan untuk tahap selanjutnya pembahasan KUA PPAS APBD TA 2018 akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran dengan eksekutif. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.