Probolinggo— Badan Legislasi DPRD Kota Probolinggo menggelar pembahasan raperda tentang CSR (Corporate Social Responsibility) dan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW (rencana tata ruang wilayah) pada Jumat (13/5) di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo. Turut hadir dalam pembahasan ini Bappeda, BLH, DPPKA dan Bagian Hukum.
Rapat Banleg dipimpin langsung oleh Ketua Banleg DPRD Kota Probolinggo, Hamid Rusdi dengan didampingi Wakil Ketua Banleg, H. Abd. Azis, S.Sos, S.Kom.I beserta anggota lainnya membahas Raperda CSR dan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW serta mendengarkan tanggapan SKPD terkait pembahasan 2 hal tersebut.
Ketua Banleg, Hamid Rusdi menyampaikan revisi atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW bertujuan untuk menentukan tempat strategis dan pada masa sidang ke tiga juga akan dibahas Raperda CSR karena banyak yang tidak jelas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, M. Sonhadji menyampaikan bahwa tugas vital Bappeda adalah untuk mengatur CSR (Corporate Social Responsibility) dan RTRW. Mengenai CSR telah siap dan sudah ada kajian akademis dalam bentuk Raperda CSR. Sehingga ke depan CSR mempunyai dasar hukum tetap dan dapat dinikmati masyarakat. “Raperda CSR akan dilaporkan ke Bagian Hukum setelah itu ke DPRD, tentunya semua sesuai dengan mekanisme. Pada tahun 2015 dana CSR terkumpul 750 juta. Dari sejumlah dana tersebut diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, lembaga keagamaan dan lain-lain”, kata Sonhadji.
Terkait perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW, Sonhadji menyampaikan yang menjadi kendala Bappeda adalah harus meminta persetujuan terlebih dahulu ke Provinsi.
Wakil Ketua Banleg, H. Abd. Azis menyampaikan bahwa pemodal dan masyarakat miskin harus dapat terayomi. Melalui Perda CSR ini jangan sampai terabaikan dan harus saling sinergi antara pihak terkait untuk mengawal Perda CSR ini. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.