Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan acara penyampaian saran dan pendapat Badan Anggaran terhadap pembahasan raperda perubahan APBD Tahun 2017 dan penetapan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 setelah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur yang didahului dengan penyampaian pendapat Fraksi secara tertulis, Rabu (27/9) di ruang sidang utama.

            Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muchlas Kurniawan didampingi oleh Pimpinan DPRD lainnya Agus Rudiyanto Ghaffur dan Zulfikar Imawan serta dihadiri Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini beserta jajaran pejabat Pemkot Probolinggo.

            Wakil Ketua DPRD, Muchlas Kurniawan membuka rapat paripurna dengan menyampaikan bahwa agenda rapat paripurna malam ini merupakan kelanjutan dari proses tahapan pembahasan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dimana salah satu kewenangan dan tugas dari Badan Anggaran DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 63 huruf C, Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo adalah memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

            Selain itu penetapan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 setelah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur yang didahului dengan penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi secara tertulis dalam rangka menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Timur dimana hasil kesepakatan Badan Musyawarah  bahwa hasil evaluasi akan dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD). Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 huruf (e) Peraturan DPRD Kota Probolinggo hasil pembahasan Badan Anggaran dikomunikasikan dengan Fraksi-Fraksi sebagai bahan pembahasan dalam menyusun pendapat Fraksi-Fraksi.

            Setelah membuka rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan mempersilakan  Badan Anggaran menyampaikan saran dan pendapatnya. Imam Hanafi sebagai pelapor dari Badan Anggaran menyampaikan pembahasan raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dibahas melalui kajian-kajian dengan cermat serta dilandasi dasar-dasar hukum yang berlaku, maka Badan Anggaran berkesimpulan raperda tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat disetujui untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya.

            Saran dan pendapat Badan Anggaran juga disampaikan yang ditujukan bagi beberapa OPD, diantaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Banggar mendukung rencana pengadaan tanah untuk perluasan kantor agar dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018. Disdikpora supaya mencukupi kebutuhan server computer untuk semua pendidikan dasar dalam rangka menyambut UNBK serta mencarikan solusi terkait sertifikasi untuk guru tidak tetap (GTT).

            RSUD dr. Mohammad Saleh juga diberikan saran supaya segera melakukan MOU dengan rumah sakit milik Provinsi Jatim agar rujukan pelayanan bagi masyarakat miskin non BPJS atau program pemerintah lainnya dapat ditindaklanjuti. Selain itu DPUPR juga direkomendasikan oleh Banggar untuk menambah anggaran perawatan jalan sebesar Rp 1 miliar.

            Rapat paripurna DPRD kemudian berlanjut dengan penyerahan pendapat Fraksi secara tertulis kepada Pimpinan rapat dan dapat disimpulkan bahwa semua Fraksi di DPRD Kota Probolinggo dapat menerima dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dievaluasi Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD Kota Probolinggo.

            Penetapan keputusan DPRD Kota Probolinggo ditandai dengan ditandatanganinya keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD Kota Probolinggon terhadap penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.