Probolinggo— Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun 2017 telah memasuki tahap akhir pembahasan. DPRD Kota Probolinggo melalui alat kelengkapannya telah selesai melaksanakan tugasnya untuk menggodok KUA dan PPAS APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017. Kini hasil akhir tersebut tinggal disampaikan melalui rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD, penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi dan sambutan Walikota Probolinggo terhadap pembahasan KUA dan PPAS APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017, Sabtu (6/8) lalu.

Penyampaian saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Ir. H. Zulfikar Imawan. DPRD Kota Probolinggo melalui Badan Anggaran tetap bersemangat agar pembahasan KUA dan PPAS APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017 dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga agenda-agenda lain  dapat dilaksanakan tepat waktu pula. Karena hal ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang terus mengkritisi kinerja DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung yang menginginkan aparatur bersih dan bertanggung jawab serta menghendaki kemajuan pembangunan Kota yang beraplikasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.

Setelah dilakukan pembahasan secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Probolinggo, diperoleh kesepahaman dalam memahami 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang tersaji dalam kebijakan umum APBD (KUAPBD) TA. 2017. Sehingga Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo berkesimpulan bahwa draft KU dan PPAS APBD Kota Probolinggo TA. 2017 telah disusun berdasarkan ketentuan teknis yuridis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan draft tersebut dapat disetujui.

Beberapa saran Badan Anggaran DPRD pun disampaikan yaitu, dalam bidang pendapatan dimana dalam draft KUA dan PPAS tertulis sebesar Rp. 142.629.611.411,66 direvisi menjadi Rp. 143.718.169.840,66 maka Badan Anggaran merekomendasikan target PAD tersebut benar-benar menjadi acuan dan pemicu semangat bagi SKPD terkait dalam pelaksanaannya dengan senantiasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sehingga realisasinya pada tahun 2017 nanti bisa tercapai sesuai target.

Di bidang pendidikan, Badan Anggaran DPRD menyarankan agar peningkatan pelayanan pendidikan murah terjangkau sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019 diharapkan Dinas Pendidikan mengamankan dan melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian kegiatan “Full Day School” yang telah diujicobakan kepada 4 (empat) SD Negeri agar dikaji lebih mendalam. Badan Anggaran DPRD juga menyarankan supaya dianggarkan program biaya operasional pendidikan (BOP) sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta pendistribusian saran dan prasarana pendidikan agar dilaksanakan secara merata pada sekolah negeri maupun swasta mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTS maupun SMA/SMK/MA.

Di bidang kesehatan, Badan Anggaran DPRD menyarankan agar Pemerintah Kota Probolinggo melalui dinas terkait mencarikan solusi mellaui program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat langsung kepada perbaikan gizi balita sehingga angka prosentasenya bisa ditekan sekecil mungkin dan kedepan sangat diharapkan keberadaannya menjadi nihil.

Pada bidang kemiskinan dan pengangguran, Badan Anggaran DPRD menyarankan pada prospek ekonomi makro Kota tahun 2017 sebagaimana yang sudah disajikan dalam draft KUA dan PPAS sebaiknya juga memuat capaian prosentase penduduk miskin tahun 2015, target tahun 2016 dan capaian target 2017. Kebijakan prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam draft KUA PPAS TA. 2017 antara prioritas pembangunan tahun 2017dengan sasaran dan indikator kinerja terkesan tidak saling berkesinambungan.  Kemudian dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, Pemerintah Kota Probolinggo perlu memberikan bantuan kepada warga miskin. Agar bantuan untuk warga miskin lebih tepat sasaran, Badan Anggaran DPRD menyarankan kepada Pemerintah Kota Probolinggo perlu melakukan (1) validasi data warga miskin setiap bulan sesuai Surat Edaran Kemensos Nomor 5 Tahun 2015. Dan juga perlu dilakukan koordinasi antara Dinas yang terkait seperti Bappeda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Disnaker, supaya dapat meminimalisir permasalahan di lapangan dan bantuan-bantuan untuk warga miskin di Kota Probolinggo lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin. (2) Pendistribusian bantuan raskin untuk warga miskin di Kota Probolinggo perlu adanya pengawasan dari DInas yang terkait yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat, sehingga tidak diserahkan sepenuhnya oleh RT/RW.

Bidang infrastruktur dan tata ruang, Badan Anggaran DPRD menyarankan (1) untuk kelancaran pelaksanaan lelang proyek infrastruktur pada Tahun Anggaran 2017 agar penganggaran penyusunan DED dilakukan pada perubahan APBD Tahun 2016. (2) Sebagai upaya menjaga kondisi jalan di Kota Probolinggo di Tahun 2017, Badan Anggaran merekomendasikan agar mencukupi alokasi anggaran swakelola pada Dinas PU, sehingga tidak ada pembiaran jalan rusak karena kekurangan anggaran. (3) Dalam realisasi dan implementasi kegiatan yang telah diprogramkan, Badan Anggaran DPRD merekomendasikan hendaknya dilaksanakan tepat waktu serta sesuai dengan perencanaan baik dari segi titik kegiatannya maupun anggarannya agar tidak melampaui waktu di tahun berikutnya.

Bidang iklim investasi, industri dan UMKM, dimana salah satu jenis program prioritas pembangunan tahun 2017 tentang iklim investasi, industri dan UMKM terdapat pengembangan pariwisata daerah. Maka Badan Anggaran DPRD menyarankan (1) sudah saatnya Pemerintah Kota Probolinggo memikirkan agar Kota Probolinggo memiliki pusat oleh-oleh produk UMKM yang maksimal yang difokuskan dalam satu area sentra pusat oleh-oleh khas Kota Probolinggo, (2) Pemerintah Kota Probolinggo melalui dinas yang terkait perlu jemput bola untuk mengakomodir home industri yang ada di Kota Probolinggo baik itu berupa kuliner, makanan maupun ketrampilan-ketrampilan seperti pengrajin batik, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan promosi Kota Probolinggo dan PAD. Kemudian dalam pelaksanaan revitalisasi “Pasar Baru” diharapkan mengoptimalkan keberadaan dan kepemilikan para pedagang lama, terutama pedagang kecil. Agar tidak terjadi polemik yang meresahkan  para pedagang. Dan juga pada program relokasi Pasar Wonoasih agar segera dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan harus sudah terlaksana serta penempatannya disesuaikan dengan hasil kajian yang objektif. (md)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.