BAHAS PENGANGGARAN DANA KELURAHAN

KOMISI I RDP BERSAMA INSPEKTORAT

Probolinggo—Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual terkait penganggaran dana kelurahan untuk pencegahan Covid-19 dengan Inspektorat, Kamis (16/4) di ruang kerja Komisi I DPRD Kota Probolinggo. Akibat sinyal yang kurang bagus sehingga teleconference batal dilakukan. Komisi I pun menyepakati melakukan kunjungan ke Inspektorat guna memperjelas terkait penganggaran dana kelurahan untuk penanganan pencegahan Covid-19.

Kedatangan Komisi I diterima oleh Inspektur Kota Probolinggo, Tartib Gunawan didampingi Irban wilayah III dan jajarannya. Inspektorat baru saja melaksanakan refocussing anggaran terkait pencegahan virus Covid-19 termasuk dengan kelurahan.

Tartib Gunawan menjelaskan refocusing dana kelurahan memang cukup besar untuk itu Inspektorat mendorong implementasinya di kelurahan. Refocusing yang pertama difokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan virus Covid-19 seperti pengadaan masker dan APD yang bukan berstandar paramedis.

Syaiful Rohman, Sekretaris Komisi I mengatakan dana kelurahan harus segera direalisasikan sehingga perlu mendapatkan informasi terkait pelaksanaan dari kegiatan tersebut. “Kebutuhan masyarakat saat ini yang sangat penting adalah kebutuhan makan. Apakah tidak bisa menggunakan dana kelurahan tersebut ?”. tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Tartib menjelaskan jika dana desa sesuai dengan Permendes bisa digunakan untuk penanganan pencegahan Covid-19 dan untuk peningkatan ekonomi dan sosial bagi desa. Sedangkan kegiatan sarana dan prasarana pada dana kelurahan sebesar Rp. 1 milyar belum dilakukan refocusing karena belum ada petunjuk dari Mendagri. “Kami juga terus berkoordinasi dengan BPKP jika dana tersebut bisa seperti tata kelola dana desa maka dana kelurahan bisa dipakai untuk pembelian sembako atau insentif ekonomi”, ujarnya.

Pemerintah Kota Probolinggo juga sudah menyiapkan bantuan sembako melalui KORPRI sebanyak 500 paket, CSR, sumbangan dari ASN dan dari Dinas Sosial sebanyak 20.000 paket.

“Di Permendagri terkait APBD daerah yang tidak mencukupi digunakan untuk percepatan penanganan pencegahan Covid-19 boleh menggunakan dana kelurahan pada sarana dan prasarana untuk dialihkan ke BTT?”, tanya Ellyas Aditiawan salah satu anggota Komisi I.

Tartib menanggapi jika Inspektorat belum mengetahui dana kelurahan akan dikembalikan kepada kelurahan atau ke BTT. Di BTT (belanja tidak terduga) lebih leluasa karena kode rekening cuma satu yaitu BTT. “Hingga saat ini belum ada petunjuk dana kelurahan apakah dikembalikan ke kelurahan”,pungkasnya. (md)